Awang: Kaltim Komitmen Bangun Infrastruktur Perhubungan

Gubernur Sambangi Kementerian Perhubungan

JAKARTA - Pemprov Kaltim memberi apresiasi terhadap Direktorat Bandar Udara (Bandara) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan atas dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara di Kaltim. Terutama pembangunan dan pengembangan sejumlah Bandara baik skala kecil maupun besar di Kaltim dan Kaltara.

Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat pertemuan dengan jajaran Direktorat Bandara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, di lantai 24 Gedung Karya Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu (4/6).

Pada pertemuan itu, gubernur didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan HM Sa'bani, Kepala Dinas Perhubungan Zairin Zain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Taufik Fauzi, Kepala Biro Humas dan Protokol S Adiyat, serta jajaran Pemprov Kaltim.

"Pertemuan ini untuk melaporkan kesiapan peresmian Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan yang akan dilakukan Bapak Presiden dalam waktu dekat. Juga peresmian tiga Bandara di perbatasan, yakni Bandara Long Bawan di Nunukan, Bandara Long Apung di Malinau dan Bandara Datah Dawai di Kutai Barat. Sekaligus minta dukungan Kemenhub untuk lanjutan pembangunan ketiga Bandara perbatasan tersebut, khususnya untuk perpanjangan landasan pacu, terminal dan kenavigasian," ungkap Awang Faroek.

Awang Faroek menegaskan komitmen pembangunan infrastruktur di Kaltim sangat diutamakan, khususnya pembangunan Bandara yang ditujukan sebagai jembatan udara bagi masyarakat Kaltim. Dan pemprov siap menghibahkan dana untuk pemerintah pusat dalam rangka perpanjangan landasan Bandara Sepinggan dari 2.500 meter menjadi 3.250 meter.

Pemprov Kaltim juga akan terus melanjutkan pembangunan Bandara di kawasan perbatasan, karena merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan menjadi beranda terdepan NKRI.

"Kita berharap dukungan Kemenhub untuk Kaltim terus berlanjut. Sehingga dari jumlah 22 Bandara besar dan kecil yang tersebar di wilayah Kaltim minimal dapat didarati pesawat berbadan besar, sekelas Hercules dan ATR-72. Ini sangat penting karena rakyat Kaltim memimpikan terbangunnya jembatan udara untuk konektivitas antar wilayah," jelasnya.

Awang Faroek mengatakan dirinya mempunyai keinginan agar seluruh Bandara di ibukota kabupaten/kota agar memiliki panjang landasan minimal 2.000 meter. Sejumlah Bandara telah selesai dibangun, yakni Bandara Juwata di Tarakan dan Kalimarau di Berau. Lalu ada Bandara Nunukan, Bandara Tanjung Harapan di Bulungan, Bandara Melalan di Kutai Barat dan Bandara Malinau. Bandara di Paser sudah masuk proses pembangunan. Demikian juga untuk Bontang, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.

Terkait Bandara Samarinda Baru (BSB), Awang Faroek mengungkapkan sesuai hasil pertemuan dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, sisi udara (landasan pacu/runway) akan dibangun konsorsium lima BUMN, yakni PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Wijaya Karya. Sumber dana pembangunan landasan pacu BSB akan menggunakan APBD Kaltim namun sistem pembayaran secara bertahap atau seperti sistem kerjasama modyfield tern key.

Selain itu, lanjut dia, jika landasan pacu sepanjang 2.250 meter yang nilainya diperkirakan Rp1,4 triliun ditangani oleh BUMN dengan sistem modyfield tern key, maka untuk apron senilai Rp30 miliar dananya melalui APBD dan taxiway untuk 2014 mendapatkan suntikan APBN melalui Kemenhub senilai Rp80 miliar.

Awang Faroek juga sekaligus mengajukan usulan nama untuk BSB, yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Idris, sebagai salah satu pahlawan nasional dari Kaltim yang berjuang melawan Belanda dan diasingkan ke Sulawesi bahkan wafat disana.

"Kita juga sedang melaksanakan pembangunan Bandara Maratua untuk mendukung pengembangan sektor kepariwisataan di kawasan Kepulauan Derawan," tambahnya.

Terkait pengelolaan Bandara, yakni Juwata, Kalimarau dan BSB kelak, menurut Awang Faroek bisa dikelola bersama antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi lewat perusahaan daerah dengan pemerintah pusat melalui unit pelaksana teknis (UPT) Kemenhub.

Hal itu dapat dilakukan, karena masih sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, tim dari Dishub Kaltim bersama Direktorat Bandara Kemenhub segera membuat nota kesepahaman terkait rencana pengelolaan bersama tersebut.

"Apapun ketentuan undang-undang akan kita taati. Kita ikuti saja aturan hukum yang ada. Dan ini adalah untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Bandara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Bambang Tjahjono mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pemprov Kaltim, karena banyak Bandara di Kaltim yang dibangun dengan dana daerah. Diantaranya Bandara Kalimarau, Berau dan tiga Bandara di perbatasan. Dia juga mendukung rencana pengelolaan bersama Bandara oleh daerah dan Kemenhub.

"Desember 2013 kita telah menginisiasi untuk menawarkan pengelolaan Bandara ke swasta, sehingga tidak hanya monopoli oleh Angkasa Pura. Hal ini juga diharapkan dapat membuat persaingan bisnis. Untuk itu pertemuan ini akan ditindaklanjuti secara intensif antara tim Direktorat Bandara dengan tim Pemprov Kaltim. Karena, bandara merupakan proyek objek vital yang bisa mentrader perekonomian di daerah," katanya. (her/sul/es/hmsprov)

///FOTO :  Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak bersama Direktur Bandara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Bambang Tjahjono pada saat pertemuan dengan jajaran Direktorat Bandara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub. (heru/humasprov)

 

Berita Terkait