Badan Arsip Akan Laksanakan Penilaian Kearsipan

Badan Arsip Akan Laksanakan Penilaian Kearsipan

 

SAMARINDA - Badan Arsip Daerah akan melakukan penilaian terhadap  tata kelola kearsipan baik untuk  lembaga kearsipan kabupaten kota maupun  arsip di SKPD lingkup Pemprov Kaltim. 

"Insyaallah, setelah dilakukan penilaian akan diambil  tiga SKPD terbaik dalam mengelola arsip dan tiga lembaga  kearsipan  kabupaten kota yang terbaik," kata Kepala Badan Arsip Daerah Kaltim, Mariansyah belum lama ini.

Ditambahkan, juara pertama lembaga kearsipan daerah yang terbaik dari kabupaten kota  akan diusulkan untuk mengikuti lomba di tingkat nasional. Selain lomba bagi SKPD ada juga lomba bagi sipengelola arsip,  hanya saja dipokuskan pada arisparis, jadi orang yang memang sudah diangkat pada jabatan fungsional arsiparis.

"Mudah-mudahan arsiparis yang dikirim nanti dapat mengikuti lomba di tingkat nasional dan mendapat penghargaan, sehingga  nantinya bisa mengangkat citra Kaltim di dalam pengelolaan arsip di tingkat nasional," kata Mariansyah.

Ditambahkan, pelaksanaan lomba tersebut, nantinya akan dilakukan penilaian yang dilaksanakan pada bulan April dan Mei  mendatang, dimana jurinya terdiri dari unsur dari badan arsip sendiri, dari Balitbangda dan Biro Pemerintahan. Tiga unsur itulah yang nantinya akan melakukan penilaian ke lembaga kearsipan di kabupaten  kota dan SKPD tingkat Pemprov Kaltim.  

"Dalam penilian para juri nantinya akan terjun langsung ke  kabupaten kota dan masing-masing SKPD, untuk melihat langsung pada arsip daerah Kaltim, sesuai dengan visinya mewujudkan arsip 2018, pembinaan dan yang dilakukan akan semakin baik,"ujarnya.

Mariansyah mengakui dalam melakukan penanganan kearsipan yang profesional masih terkendala oleh sumber daya manusia dan anggaran, oleh karena itu seharusnya dibutuhkan minimal dua orang tiap SKPD untuk menjadi arsiparis.

“Saat ini kendala yang dihadapi dalam penanganan arsip ialah masalah Sumber Daya Manusia (SDM).  Di Kaltim sendiri baru ada 16 arsiparis namun mereka hanya ada di Badan Arsip, sedangkan di SKPD Provinsi seharusnya minimal ada dua orang arsiparis tapi yang ada cuma agendaris atau pengelola arsip," kata Mariansyah.

Dikatakan, peran Badan Arsip untuk pembangunan ada tiga yaitu,  menetapkan kebijakan di bidang kearsipan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan kearsipan. Adapun kebijakan badan arsip di tingkat provinsi ada peraturan gubernur yaitu tentang pedoman-pedoman penyelenggraan kearsipan meliputi penciptaan, proses penyusutan dan pemeliharaan arsip.

"Untuk pembinaan yang dilakukan SKPD dapat melalui pendidikan dan latihan (Diklat), sosialisasi, bimbingan teknik, asistensi dan supervisi kearsipan. Pembinaan tidak hanya untuk manusia tapi juga pada sistem lembaga, SKPD, Badan kearsipan maupun sarana dan prasarana agar proses penciptaan hingga penyimpanan arsip sampai waktu yang ditentukan bisa langgeng," paparnya. (mar/sul/hmsprov)

//Foto: Gedung Arsip Kaltim. (dok/humasprov kaltim).

 

Berita Terkait
Government Public Relation