Badan Kesbangpol Beri Pembekalan Bantuan Keuangan Parpol
SAMARINDA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim memberikan pembekalan kepada aparatur Badan Kesbangpol serta anggota dan pengurus partai politik di Kaltim dalam melaksanakan pengelolaan bantuan keuangan kepada parpol melalui kegiatan bimbingan teknis yang digelar di Aula Badan Kesbangpol pada Kamis (21/4). "Tujuan kegiatan ini agar terwujud pemahaman jajaran Badan Kesbangpol dan pengurus partai politik (parpol) dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada parpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Yudha Pranoto melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Deni Sutrisno. Menurutnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 telah mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. "Berdasarkan Undang-Undang tersebut parpol berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara," katanya. Selain itu, parpol berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN atau APBD kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Parpol yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan," katanya. Saat ini, tambah Yudha, administrasi keuangan parpol tampak belum tertib dan masih ada parpol yang melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan namun tidak sesuai dengan peruntukan. Laporan pertanggungjawaban pun terkadang dalam format yang sangat sederhana. Selain itu, ada juga parpol yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. "Saat ini, parpol belum sepenuhnya mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan partai dalam laporan keuangan. Mayoritas partai politik menganggap laporan keuangan yang mereka buat hanya berlaku untuk internal dan bukan sesuatu yang harus dipublikasikan secara luas," katanya. (rus/sul/humasprov
Berita Terkait