Badan Kesbangpol se-Kaltim Dukung Jadi Instansi Vertikal

 

SAMARINDA - Rencana pemerintah pusat melakukan pengalihan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang selama ini merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kaltim menjadi instansi vertikal di bawah Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) didukung seluruh Badan Kesbangpol se-Kaltim.

Sikap yang ditegaskan oleh seluruh Kepala Badan Kesbangpol se-Kaltim dihasilkan setelah Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Kesbangpol se-Kaltim 2016 yang digelar di Tenggarong pada Selasa (29/3).

"Seluruh Badan Kesbangpol se-Kaltim telah memberikan dukungan terhadap rencana perubahan instansi di bawah pemda itu menjadi instansi vertikal di bawah Kemendagri," kata Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Yudha Pranoto.

Yudha menyampaikan bahwa para Kepala Badan Kesbangpol mendukung penguatan kelembagaan Badan Kesbangpol sebagai instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan peningkatan anggaran SKPD dan nilai tambah bagi aparaturnya serta tidak merugikan jabatan.

"Kami dukung adanya peningkatan anggaran dan nilai tambah bagi PNS serta tidak merugikan jabatan," tegasnya.

Yudha mengakui bahwa sudah menjadi keharusan bagi para Kepala Badan Kesbangpol untuk memberikan dukungan rencana vertikalisasi yang nantinya akan dipayungi dengan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

“Setuju gak setuju harus tetap jalan karena ini amanat undang-undang,” katanya.

Rakor juga menyimpulkan dan merekomendasikan agar Badan Kesbangpol terus memperkuat kemampuan aparatur agar mampu diandalkan untuk melakukan deteksi dini dalam rangka mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan dengan meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan.

"Selain itu juga, Badan Kesbangpol dapat memperkuat tim terpadu penanganan konflik sosial sesuai Permendagri No.42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dengan membangun koordinasi yang lebih intensif dengan kepolisian, TNI dan BIN di daerah serta SKPD terkait dalam rangka mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan dengan meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini," katanya.

Bukan itu saja, Badan Kesbangpol juga akan terus memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) serta menggandeng para tokoh masyarakat, ormas dan LSM untuk menjaga situasi kondusif daerah.

"Kami akan tetap menyampaikan laporan harian berkaitan dengan permasalahan yang berpotensi menimbulkan instabilitas daerah kepada para kepala daerah sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan," katanya. (rus/sul/es/hmsprov)

Berita Terkait