Komite IV DPD RI Kunker ke Kaltim
SAMARINDA - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membahas tentang pengawasan terkait dengan pepaksanaan UU Nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian di Kaltim. Hal itu menjadi pokok bahasan dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kaltim.
Kedatangan Komite IV DPD-RI dipimpin H Ghazali Abbas Adan yang diterima Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim HM Sa’bani, yang berlangsung di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/11).
HM Sa’bani mengharapkan kunjungan kerja ke Kaltim dapat hasil positif, sehingga menjadi bahan acuan dalam perumusan hasil pengawasan terhadap UU Koperasi dan sebagai tindak lanjut dari pengawasan pelaksanaan regulasi permasalahan UU Nomor 25 tahun 1992.
"Hingga kini Pemprov Kaltim terus berupaya meningkatkan pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya untuk mendukung peningkatan ekspor non migas dan aktivitas perekonomian dan perdagangan pada umumnya," kata Saba'ni.
Dia menyebutkan, saat ini jumlah koperasi di Kaltim mencapai 5 ribu lebih dan UMKM mencapai 400 ribu pelaku yang diharapkan terus berkembang dengan baik. Pemprov Kaltim akan terus mendukung kinerja UMKM dan koperasi serta semakin bertambahnya jumlah wirausahawan baru.
"Wirausahawan muda yang penuh semangat mengembangkan usahanya dan penuh inovasi, andal dan berkualitas sehingga mampu bersaing di era global," ujarnya.
Ditambahkan, dukungan pengembangan koperasi dan UMKM di Kaltim, khususnya untuk permodalan yang selama ini sangat sulit diakses melalui perbankan maupunn non bank. Telah pula didirikan PT Jamkrida yang dapat menjembatani dan mempasilitasi bantuan permodalan.
"Selain itu, dukungan juga datang dari pihak perusahaan yang melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan kepada wirausahawan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga kuantitas dan kualitas koprasi dan UMKM semakin meningkat," kata Sa’bani.
Sementara itu, Drs H Ghazali Abbas Adan mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan kerja ke Kaltim adalah untuk memastikan apakah UU perkoperasian dilaksanakan dengan baik.
Begitu pula dengan pelaksanaan dan pengembangannya ke depan khususnya dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan dialog dengan pelaksanaan dan pengembangan koperasi dan UMKM di Kaltim, dengan dinas/ instansi terkait termasuk pihak perbankan di Kaltim. (mar/sul/es/hmsprov).
18 November 2013 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
19 Juni 2013 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
27 Maret 2015 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
16 November 2015 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
26 September 2013 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
21 Februari 2014 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
07 Juni 2023 Jam 22:28:17
Kegiatan Pemerintah
07 Juni 2023 Jam 22:21:42
Gubernur Kaltim
07 Juni 2023 Jam 18:07:32
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juni 2023 Jam 20:22:45
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
13 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
05 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
30 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
23 Desember 2017 Jam 13:52:14
Lingkungan Hidup
14 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Investasi