Bandara SAMS Sepinggan Tetap Dikelola BUMN


 

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak secara tegas membantah kalau Bandara Internasional Sultan Aji Mohammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan akan dikelola pihak asing.

Penegasan itu dilakukan Gubernur Kaltim setelah bertemu dan mendapat penjelasan langsung dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu di Jakarta.

Bahkan ujar Gubernur, dirinya merasa bingung dari mana sumber berita terkait rencana pemerintah (Kementerian Perhubungan/Kemenhub) menyerahkan pengelolaan Bandara SAMS Sepinggan ke asing.

“Saya baru saja bertemu Menteri Perhubungan dan beliau mengatakan Kaltim (Bandara SAMS) bekerjasama dengan Angkasa Pura bukan dengan asing. Nah itu yang ingin saya klarifikasi. Jadi berita itu tidak benar dan saya tidak tahu informasi dari mana,” katanya di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Sabtu (21/1).

Lebih jauh Awang mengungkapkan penegasan Menhub bahwa kalau memang bandara harus dikerjasamakan, maka kerjasama akan dilakukan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Dalam hal ini BUMN yang bergerak di bidang kebandaraan yakni PT Angkasa Pura, sehingga BUMN itulah yang harus dikerjasamakan dalam pengelolaan bandara bukan perusahaan asing,” tegas Awang.

Menhub lanjut Awang, meyakini hingga saat ini PT Angkasa Pura masih layak untuk mengelola bandara di Indonesia termasuk Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan.

“Menhub menegaskan kalau selama ini Angkasa Pura masih sanggup mengelola bandara. Jadi mengapa harus diserahkan kepada asing,” jelasnya.

Khusus di Kaltim ada tiga bandara yang dikelola Angkasa Pura yakni Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Bandara APT Pranoto Samarinda dan Bandara Kalimarau Berau termasuk Juata Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan, Daerah Otonom Baru (DOB) Kaltim.

Isu yang berkembang dua bandara yakni Bandara Kualanamu Medan, Sumatera Utara dan Bandara Internasional SAMS Sepinggan Balikpapan pengelolaanya disebut-sebut akan diserahkan kepada pengelola asing. (yans/sul/es/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation