Bangun Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

11 Maret 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Ekonomi dan Pendapatan Daerah 337 kali

SAMARINDA - Transformasi ekonomi dengan menggali potensi unggulan ekonomi di luar minyak dan gas, serta batubara menjadi jawaban untuk membangun ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengimplementasikan hilirisasi industri guna mencapai target pertumbuhan dan struktur ekonomi yang berkualitas maka pada tahun 2017 harus lebih fokus dan konkrit melakukan pencapaian penyelesaian program hilirisasi industri melalui pembangunan 8 kawasan industri.

"Kita telah berhasil melakukan hilirisasi industri di sektor gas/petrokimia di kawasan industri Bontang," kata Plh Sekprov Kaltim Dr Meiliana saat membuka Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan Bappeda Kaltim, Selasa (8/3) lalu.

Namun hilirisasi di sektor mineral, batubara, crude palm oil (CPO), industri pertanian dan pariwisata masih menghadapi tantangan.Berbagai permasalahan masih menghambat pengembangan agroindustri oleochemical di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), pengembangan Kawasan Industri Khusus (KIK) Kariangau dan Buluminung.

Rencana pengembangan kawasan ekonomi lainnya juga akan dibangun di Kabupaten Paser dan PPU, khususnya untuk kawasan industri pertanian. Diantaranya akan dilakukan oleh PT Gunung Sewu yang akan mengembangkan industri pengalengan buah segar. Pengembangan kawasan industri pertanian juga akan dibangun di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

"Sedangkan untuk kawasan perbatasan kita bangun akses jalan dan jembatan ke perbatasan yaitu Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari dan pembangunan bandara di Long Apari," kata Meiliana.

Menurutnya, tugas mewujudkan proyek-proyek tersebut menghadapi tantangan sangat berat, karena kapasitas fiskal, khususnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas menurun. Transfer pemerintah pusat ke Pemprov Kaltim dari tahun ke tahun juga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012 sebesar Rp6,089 triliun dan mengalami penurunan tajam menjadi Rp4,068 triliun pada tahun 2016.

"Ketidakpastian kebijakan transfer dana pusat ke daerah dan perubahan regulasi yang mempengaruhi kewenangan daerah memaksa kita untuk bekerja cerdas melakukan terobosan, sehingga tidak terus bergantung pendanaan dari pusat," kata Meiliana.(mar/sul/hmsprov)

Berita Terkait