Bangun Infastruktur Jalan dan Jembatan Hingga Penanganan Longsoran

Pemprov Alokasikan Rp808,14 Miliar untuk Samarinda


SAMARINDA – Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus mendukung Pemkot Samarinda dalam memecahka permasalahan yang dihadapi Kota Samarinda. Diantaranya terkait pembangunan jalan (provinsi) dan pengendalian banjir. Ratusan miliar rupiah telah dialokasikan dalam APBD provinsi untuk penanganan kedua masalah tersebut.
Pada 2013, program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Samarinda yang bersumber dari APBD provinsi diantaranya adalah Ruas Jalan Samarinda-Sanga Sanga (Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran) sepanjang 18 kilometer dengan total anggaran Rp100 miliar, peningkatan Jalan HM Ardans (Rp10 miliar) dan outer ring road Jembatan Mahulu-Jalan Jakarta-Jalan M Said (Rp20 miliar).
Selanjutnya, pembangunan jalan HM Rifadin-Jembatan Mahulu (Rp27,535 miliar), pembangunan jalan Batu Cermin (Sempaja)-Tenggarong Seberang (Rp9,727 miliar), pembangunan jalan akses Perumahan Korpri Bukit Pinang (Rp5 miliar), peningkatan Jalan Jakarta (Rp31,5 miliar) dan Jalan Rapak Indah (Rp7,5 miliar).
Sementara, untuk infrastruktur jembatan, yaitu Jembatan Mahakam IV (Jembatan Kembar) dengan total alokasi anggaran sebesar Rp78,5 miliar dan Jembatan Kehewanan (Rp5,5 miliar).
Selain itu, juga dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Harun Nafsi-HM Rifadin dengan total alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar, Jalan P Suryanata (Rp8 miliar), Jalan Samarinda-Anggana (Rp5 miliar) dan Jalan Samarinda-SP Ambalut (Rp4 miliar).
Penanganan longsor di Kota Samarinda, Pemprov juga telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan turap/talud/bronjong pada longsoran Jalan Gajah Mada sebesar Rp15 miliar dan longsoran Jalan P Suryanata (Rp7,6 miliar). Kemudian, Pemprov juga melakukan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Samarinda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8 miliar.
“Total APBD provinsi yang dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan hingga penanganan longsor adalah Rp347,863 miliar. Itu belum termasuk paket jalan tol Balikpapan-Samarinda sebesar Rp460,286 miliar,” ujar Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, saat Rapat Kerja Pemprov Kaltim dengan Pemkot Samarinda, akhir pekan lalu.
Tidak hanya itu, Pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim, sejak 2011 telah melaksanakan kegiatan pengendalian banjir di Samarinda, yang terbagi menjadi empat sub sistem penanganan, yaitu sub sistem Karang Mumus dengan kegiatan utama peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendalian banjir. Sub sistem Karang Asam Kecil (pembangunan reservoir pengendali banjir).
Selanjutnya, sub sistem Karang Asam Besar dan Loa Bakung (peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali). Sub sistem Loa Janan dan Rapak Dalam (pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai). Alokasi anggaran untuk kegiatan pengendalian banjir di Samarinda sebesar Rp580,349 miliar. Overall progress hingga April 2012 sebesar 34,08 persen.
“Artinya masih banyak kegiatan yang belum terlaksana. Khususnya untuk pembebasan lahan. Ini yang harus diperhatikan oleh Pemkot agar bisa segera dituntaskan, sehingga kegiatan pengendalian banjir bisa terlaksana dengan sesuai target,” pesan Gubernur. (her/hmsprov).


 

Berita Terkait