Bangun Jembatan Udara Wujudkan Konektivitas Intrawilayah Kaltim
SAMARINDA – Percepatan pembangunan infrastruktur untuk membangun interkonektivitas di wilayah Kaltim terus dilakukan Pemprov. Pembangunan Jalan Trans Kalimantan, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda termasuk pelabuhan udara dan laut di kabupaten/kota terus dikejar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses transportasi darat, laut dan udara.
“Itu semua menjadi program/kegiatan Pemprov yang diusulkan sebagai prioritas pembangunan pada 2015 melalui forum Musrenbang Regional Kalimantan 2014. Usulan itu bersifat quick wins dan merupakan program yang berdampak luas serta berpengaruh/bermanfaat secara regional Kalimantan,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, Selasa (4/3).
Pembangunan dan pengembangan bandar udara (bandara), ujar dia, tidak hanya dilakukan di Balikpapan dan Berau ataupun di Samarinda, tetapi juga dibangun di semua ibukota kabupaten/kota se Kaltim dan Kaltara. Apalagi, lanjut dia, maskapai penerbangan Garuda Indonesia akan masuk ke wilayah intra Kaltim.
“Kita tahu untuk menghubungkan Kaltim lewat jalur darat tidak bisa dirampungkan dalam waktu dekat, maka jalur udara adalah solusinya. Dengan bandara yang representatif dan Pemprov sudah bekerjasama dengan Garuda Indonesia, maka nanti orang dari Kutai Barat bisa naik Garuda, orang Nunukan bisa naik Garuda. PNS semua naik Garuda, istri, anak dan keluarganya juga bisa naik Garuda. Yang jelas semua bisa terkoneksi,” ujarnya.
Selain dukungan dari Garuda Indonesia, Awang Faroek menambahkan Pemprov bersama kabupaten/kota akan memberikan subsidi ongkos angkut bagi penerbangan khusus untuk kawasan perbatasan. Disamping juga dilakukan pembangunan dan pengembangan bandara di kawasan perbatasan
“Masyarakat perbatasan juga akan kita perhatikan. Kita akan berupaya memberikan subsidi ongkos angkut untuk penerbangan di perbatasan, sehingga masyarakat di sana juga dapat menggunakan jasa transportasi udara dengan harga terjangkau,” tambahnya.
Untuk membangun Kaltim lebih baik, maju dan sejahtera, menurut dia, tidak bisa dilakukan dengan hanya bertumpu pada anggaran pemerintah daerah ataupun pusat. Karena, sumber dana pemerintah untuk pembangunan terbatas, sehingga sangat perlu dilakukan terobosan-terobosan melalui kerjasama dengan private sector.
“Memang ada dana dari APBN dan APBD namun paling besar dari private sector. Kabupaten/kota harus bisa memanfaatkan peluang itu semaksimal mungkin. Hal itu diperbolehkan dalam rangka percepatan pembangunan di daerah. Sebagai contoh adalah Balikpapan yang berkembang pesat karena peran private sector,” jelasnya. (her/hmsprov)
23 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
30 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
19 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
02 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
21 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
03 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
26 Februari 2021 Jam 06:48:01
Berita Acara
26 Februari 2021 Jam 06:46:15
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
25 Februari 2021 Jam 22:29:50
Kesehatan
24 Februari 2021 Jam 23:12:16
Berita Acara
24 Februari 2021 Jam 23:10:36
Perencanaan Kegiatan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
08 Februari 2017 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
11 November 2015 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
05 Juni 2017 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22 Maret 2016 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri