Bangun Kemandirian Fiskal dengan Peningkatan PAD

SAMARINDA - Pemprov Kaltim terus berupaya membangun kemandirian fiskal dengan melakukan terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana  secara nasional Kaltim menempati urutan kelima tertinggi setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Gubernur Awang Faroek Ishak menyebutkan, pendapatan Kaltim pada 2015  ditargetkan sebesar Rp10,49 triliun dengan realisasi mencapai Rp9,46  triliun atau mencapai 90,17 persen. Realisasi pendapatan sebesar Rp9,46 triliun ini terdiri dari PAD sebesar Rp4,95 triliun dan pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp4,50 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp1,14 triliun.

"PAD kita mencapai 52,30 persen dan ini lebih besar dari dana perimbangan sebesar 47,58 persen. Sehingga, dari persentase ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur telah menuju kepada kemandirian fiskal," kata Awang beberapa waktu lalu saat Rapat Paripurna di DPRD Kaltim. 

Ke depan, dalam rangka meningkatkan PAD, Pemprov Kaltim akan melakukan kerjasama dengan kabupaten dan kota untuk berperan aktif dalam melakukan pendataan dan pengawasan terhadap perusahaan atau pemilik alat berat di wilayah masing-masing serta segera memberikan laporan secara periodik.

"PAD harus terus ditingkatkan agar terwujud kemandirian fiskal di Kaltim," tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menambahkan, bahwa untuk belanja daerah pada 2015 telah terealisasi sebesar Rp10,20 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp5,73 triliun dan belanja langsung sebesar Rp4,47 triliun. Bila dilihat dari realisasi belanja tidak langsung terdapat belanja pegawai pada 2015 sebesar Rp942,60 miliar. Angka ini lebih rendah dibandingkan belanja pegawai pada 2014 sebesar Rp1,02 Triliun.

"Penurunan tersebut karena pengurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kaltim seiring dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kaltara," katanya. (rus/sul/es/humasprov)

Berita Terkait