Bangun Kesejahteraan Warga Perbatasan

SAMARINDA- Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Kaltim Frederik Bid mengharapkan, program pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) terus ditingkatkan untuk membantu  penataan kawasan dan pemukiman masyarakat di wilayah perbatasan.

Perhatian  pemerintah pusat  tidak saja menjadikan kawasan perbatasan sebagai branda terdepan  untuk menjaga kedaulatan negara,  tetapi bagaimana bisa menghilangkan kesenjangan dengan memberikan bantuan  berupa program  untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya membantu dalam penataan kawasan dan permukiman, berupa rumah layak huni.

"Sesuai dengan Nawacita, Indonesia akan membangun  dari wilayah pinggiran  atau  pedesaan. Termasuk wilayah perbatasan, karena itu pemerintah harus tetap memperhatikan wilayah perbatasan," kata Frederik Bid di sela-sela Rakor Pokja  Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Senin (18/7).

Frederik mengatakan  pembangunan wilayah perbatasan  harus mendapat perhatian serius  dari  pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini penting dilakukan agar  tidak terjadi ancaman disintegrasi bangsa karena  masyarakat  perbatasan juga berhak mendapat perhatian sama.

"Ada keluhan dari petugas kita, yakni anggota TNI/Polri, guru, pegawai serta masyarakat miskin yang perlu bantuan perumahan layak huni. Karena itu program Kementerian PUPR, harus menyentuh masyarakat perbatasan," kata Frederik.(mar/sul/es/humasprov).   

Berita Terkait
Government Public Relation