Banjir Kunker dari Daerah Lain

Sukses Raih BKN Award 2015

SAMARINDA - Meski baru sebulan meraih Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2015 yang diterima Sekprov Kaltim Dr H Irianto Lambrie dari Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu di Istana Negara, dampak dari prestasi tersebut Pemprov Kaltim, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim kebanjiran kunjungan kerja (Kunker) dari berbagai daerah, baik pemerintah provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kamis (9/7) lalu misalnya, BKD Kaltim mendapat kunjungan dari Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel). Mereka ingin mengetahui bagaimana Pemprov Kaltim melalui BKD Kaltim mampu meraih prestasi BKN Award tahun ini terkait pengelolaan pegawai di Pemprov Kaltim.

"Kami bersyukur atas kunjungan rekan-rekan Anggota Komisi I DPRD Banjar Kalimantan Selatan ke Kaltim. Ini merupakan penghargaan bagi kami. Kami sangat senang, karena bisa berbagi pengetahuan kepada rekan-rekan dari Banjar. Semoga pertemuan ini mampu memberikan motivasi kepada Anggota Komisi I Banjar agar mendukung Pemkab Banjar untuk melaksanakan pengelolaan kepegawaian yang lebih baik," kata Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov Kaltim Meiliana saat menerima Kunker Anggota Komisi I DPRD Banjar di Kantor BKD Kaltim, Jalan M Yamin Samarinda.

Menurut dia, Kaltim berhasil meraih BKN Award karena seluruh pegawai di Pemprov Kaltim telah menjalankan disiplin pegawai dengan teknologi informatika (IT) yang mutakhir, terutama untuk absensi online pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim, baik PNS maupun honor. 

Penggunaan IT akan mendukung kerja lebih efektif dan efisien. Setiap pimpinan SKPD pun bisa mengetahui kehadiran pegawai. "Ini juga merupakan komitmen Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai. Karena, gubernur lebih mengutamakan disiplin kerja. Bahkan, apabila pegawai tersebut tidak disiplin, tentu ada sanksi yang menanti. Contohnya, sanksi dengan pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP), sehingga dapat menjadi efek jera kepada pegawai dan itu sudah diterapkan," jelasnya.

Dengan prestasi ini, Kaltim akan menjadi barometer atau contoh daerah lain. Setiap SKPD bukan hanya melaksanakan program rutin, tetapi dituntut dapat terus melakukan terobosan yang produktif.

Meiliana juga melihat dampak positif dari  banyaknya kunjungan dari daerah lain ke Kaltim. Imbas positif yang bisa langsung dinikmati para pelaku usaha diantaranya untuk penginapan atau hotel, obyek wisata, pusat perbelanjaan dan daerah tujuan kuliner.

"Jadi, diharapkan semua SKPD dapat berpikir sama dengan BKD Kaltim. Artinya, ternyata prestasi nasional itu mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah, khususnya pelaku usaha, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) juga meningkat. Yang jelas, itu semua tidak lepas dari keberhasilan pembinaan yang dilakukan Gubernur Kaltim, Wagub dan Sekda kepada SKPD serta komitmen pegawai untuk bekerja lebih baik," jelasnya.

Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengatakan prestasi yang dicapai Pemprov Kaltim berupa BKN Award tersebut berkat dukungan semua pihak, mulai dari pembinaan gubernur, wagub dan sekda serta dukungan DPRD Kaltim, khususnya melalui alokasi anggaran untuk pemberian TPP. Sebab, lanjut dia, untuk meraih kesuksesan tersebut tentu bukan hanya peningkatan kinerja pegawai, tetapi perlu peningkatan kesejahteraan, sehingga diperlukan alokasi biaya yang besar.

"Karena itu, setiap pegawai harus bekerja professional dalam bidangnya masing-masing. Sehingga pemberian kesejahteraan juga berimbang. Sebab, payung hukumnya bukan hanya Peraturan Gubernur tetapi berdasarkan Undang-Undang," jelasnya.

Sementara itu, Pimpinan Rombongan Komisi I DPRD Banjar Saidah Fahmi mengatakan sangat beryukur atas sambutan positif Pemprov Kaltim. Diharapkan dengan penyampaian informasi yang diberikan mampu memotivasi anggota DPRD  Komisi I Banjar untuk memberikan informasi kepada Pemkab Banjar agar kinerja pegawainya lebih baik.

Selain pengelola kepegawaian terbaik tersebut Kaltim juga meraih terbaik pertama pelayanan mutasi kepegawaian, peringkat dua implementasi SAPK, peringkat dua BKD Provinsi Inovatif, peringkat tiga  perencanaan kepegawaian dan peringkat tiga implementasi penilaian kinerja. 

Hadir dalam kunjungan kerja tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kaltim Siti Qomariah. (jay/sul/hmsprov)

///Foto: Kepala BKD Provinsi Kaltim HM Yadi Robyan Noor memberi penjelasan pada Komisi I DPRD Banjar, Kalsel di Kantor BKD Kaltim.(fadjar/humasprov kaltim).

 

 

Berita Terkait