Beasiswa Kaltim Bebas SPP Dimulai Tahun Depan

SAMARINDA – Kualitas sumber daya manusia (SDM) akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Alasan itu menjadi pertimbangan utama kebijakan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak untuk melaksanakan program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) sejak awal kepemimpinannya. Hingga akhir periode kedua kepemimpinannya, Gubernur Awang Faroek bahkan menargetkan 400 ribu pelajar, mahasiswa, guru dan dosen yang akan menerima manfaat dari program ini.  

Mengikuti jejak sukses program BKC, untuk terus berusaha meningkatkan kualitas SDM Kaltim, Gubernur Awang Faroek telah mencanangkan suatu program beasiswa baru, yaitu Program Beasiswa Kaltim Bebas SPP.

Dalam program beasiswa ini, setiap mahasiswa yang kuliah di Kaltim akan dibebaskan dari membayar SPP. Hal ini disampaikan oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang juga menjadi anggota tim perencanaan pembentukan Beasiswa Kaltim Bebas SPP, Dr H Eddy Soegiarto.  

“Saat ini  program tersebut sedang disiapkan. Pak Gubernur sendiri yang memunculkan ide ini. Beliau ingin semua pelajar Kaltim dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa perlu membayar SPP tahunan,” sebut Eddy Soegiarto, akhir pekan lalu.

Jika dalam perencanaannya tidak menemui kesulitan, tahun depan program beasiswa ini sudah mulai dapat dijalankan. Namun, tim perencanaan pembentukan Beasiswa Kaltim Bebas SPP masih perlu menimbang beberapa hal, termasuk pengelolaan pendaftaran di tiap-tiap Perguruan Tinggi.

“Kalau Beasiswa Kaltim Cemerlang tiap Perguruan Tinggi mendaftarkan mahasiswa secara kolektif. Kami rencanakan program beasiswa baru ini dilakukan dengan cara yang sama agar tidak susah mengumpulkan pendaftar,” tambah Eddy.  

Namun diakuinya, tim perencanaan pembentukan beasiswa ini masih belum mengetahui berapa besarnya dana yang dialokasikan untuk program ini.

“Nanti ketika beasiswa ini sudah disepakati, barulah kita bicara soal anggaran,” sambungnya.  

Sukses pelaksanaan program beasiswa ini juga sangat memerlukan dukungan pemerintah setempat.  (aka/sul/es/humasprov)

Berita Terkait