Belajar Kebijakan Investasi, Kaltim Summit Undang Bupati Morowali

Gubernur Awang Faroek saat berkunjung ke kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pekan lalu. IMIP merupakan satu kawasan industri yang sangat sukses menarik minat investasi hingga berkembang sangat pesat. (UMAR/HUMASPROV)

 

SAMARINDA – Kaltim Summit III tahun ini menjadi energi tersendiri bagi Kaltim sebagai daerah tujuan investasi dunia. Terutama dalam mewujudkan kebebasan investasi telah disemangati dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor  91 Tahun 2017 tentang Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Untuk mendapatkan 'ilmu' tentang strategi jitu menarik investasi, maka Kaltim Summit III hari ini secara khusus menghadirkan Chief Executive Officer PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus dan Bupati Morowali Anwar Hafid.

 

Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengungkapkan Bos IMIP dan Bupati Morowali Anwar Hafid perlu dihadirkan karena mereka sukses membangun kawasan industri yang maju. Menurut Gubernur, Kaltim sudah menetapkan beberapa kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus (KEK) salah satunya kawasan industri Maloy di Kabupaten Kutai Timur. “Kita tetap harus belajar dengan Sulawesi Tengah soal pengelolaan kawasan industri di Kabupaten Morowali,” katanya.

 

Kawasan IMIP di Morowali maju sangat pesat karena pemerintah daerah setempat memberikan kebebasan bagi investor untuk berinvestasi. Diantaranya dalam bentuk perijinan yang tidak memberatkan calon investor. Sebagai contoh lanjut Awang, investor bebas membangun kawasan industri dan pabrik pengolahannya tanpa harus dibebani dengan pengurusan ijin terlebih dulu. Sehingga, pembangunan dan pengembangan kawasan industri Morowali sangat cepat jika dibanding kawasan industri di daerah lain termasuk Kaltim.

 

Kondisi pengembangan kawasan industri Morowali sangat diharapkan menjadi energi tersendiri bagi Kaltim dalam hal kebijakan perijinan bagi investasi ke daerah. “Karenanya, kita mengundang  pengelola kawasan industri Morowali juga bupatinya untuk memberikan pemahaman dan gambaran secara jelas tentang kebijakan investasi mereka,” ungkap Awang.

 

Awang mengakui kendala yang paling mendasar dalam investasi selama ini adalah terlalu banyaknya perijinan yang harus dipenuhi pemodal apabila ingin berinvestasi. Termasuk investor yang ingin menanamkan modal usahanya di kawasan industri walaupun sudah ada kebijakan pemerintah melalui KLIK atau kemudahan layanan invesasi konstruksi.

 

Bahkan ujarnya, sekarang sudah ada kebijakan pemerintah melalui Perpres 91/2017 yang diharapkan mampu mendorong semakin meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. “Di Kaltim Summit ini kita berikan kesempatan pihak Morowali untuk menyampaikan terobosan mereka guna memotivasi Kaltim dalam memacu investasi masuk ke daerah,” harap Awang Faroek. (yans/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation