Kalimantan Timur
Bisa PSBB, Jika Kaltim Siap

Hadi Mulyadi

SAMARINDA - Di tengah masa pandemi Covid-19 Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi tetap melakukan dialog secara daring dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman Samarinda melalui video conference, Ahad (19/4/2020). Video conference ini dalam rangka menyerap aspirasi mahasiswa yang menyampaikan 4 tuntutan terkait penanganan Covid-19 di Kaltim.

Empat tuntutan tersebut, yaitu, poin pertama meminta adanya transparansi dari pemerintah agar memberikan informasi yang jelas terhadap kesiapan Kaltim menghadapi Covid-19. Poin kedua, terkait kesiapan tenaga medis, alat kesehatan dan seperti apa planning dari pemerintah untuk menangani kasus yang sedang terjadi. Poin ketiga, mendesak Gubernur Kaltim untuk pro aktif berbicara ke publik. Poin terakhir, terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mendesak Pemprov Kaltim untuk membuat kebijakan tegas terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi keempat tuntutan sekaligus masukan kepada Pemprov Kaltim dari mahasiswa terkait penanganan Covid-19 di Kaltim. Hadi mengatakan pemprov pada 16 Maret 2020 telah merencanakan melalui local lockdown sebagai hasil dari rapat terbatas Forkopimda Kaltim. Namun regulasi mengatur, kebijakan lockdown merupakan ranah pusat. Gubernur pun menetapkan kebijakan dalam bentuk isolasi terbatas.

"Terima kasih atas masukan-masukannya. Diterapkannya PSBB itu harus benar-benar siap. Karena harus dipastikan secara ekonomi kebutuhan masyarakat kita terpenuhi. Lebih ketat lagi dalam menerima kedatangan tamu dari luar daerah, khususnya kedatangan kapal penumpang di pelabuhan laut," ucap Hadi. 

Pemprov Kaltim, lanjut Hadi, telah menganggarkan melalui refocusing dan realokasi APBD 2020 sebesar Rp388 miliar untuk penanganan Covid-19. Juga sudah dilakukan kebijakan pemangkasan 50 persen anggaran dan penyetopan lelang. Pemerintah sudah serius dalam penanganan Covid-19 ini, termasuk menyampaikan informasi perkembangan terakhir penanganan penyebaran Covid-19 di Kaltim setiap harinya melalui Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak.

Untuk kesiapan baik tenaga medis dan peralatan serta perlengkapannya, Hadi menyebut hingga saat ini kebutuhan tenaga medis masih mencukupi, kecuali memang terjadi outbreak. Termasuk alat kesehatan (APD dan lainnya) masih mencukupi, namun juga sudah dipesan lagi melalui Dinas Kesehatan dan masing-masing RSUD. 

Demikian halnya kepada masyarakat yang terdampak ekonomi, ada sekitat189.588 orang yang masuk dalam PKH berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sudah mendapat bantuan 100 ribu KK dari Kementerian Sosial. Sisanya dibantu dari Pemprov Kaltim sebesar Rp72 miliar untuk menambahkan kekurangan dari Kemensos. Termasuk ada bantuan dari kabupaten/kota. Juga ada Dana Desa untuk penanganan Covid-19. Dinas Pariwisata juga memberikan bantuan kepada pelaku seni yang terdampak. 

"Saya bangga kepada adik-adik mahasiswa atas ide-ide yang telah disampaikan. Atas nama pemerintah provinsi saya ucapkan terima kasih. Semoga wabah Covid-19 ini cepat berakhir, agar kita dapat segera bertatap muka dan berdiskusi tentang permasalahan dan solusi pembangunan di Kalimantan Timur," pungkasnya. (her/sul/humasprovkaltim)

Berita Terkait