BKD Bantu Fasilitasi dengan Perbankan

Siapkan Permodalan Bagi PNS Purna Tugas

SAMARINDA - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim melakukan fasilitasi kepada para pegawai negeri sipil (PNS) yang akan memasuki masa pensiun (purna tugas) melalui kerjasama dengan pihak perbankan. Kerjasama ini sangat diperlukan, sebab sebagian besar kesulitan para pegawai menjelang masa pensiun adalah minimnya permodalan untuk memulai suatu usaha.

Sebagai tindak lanjut dari konseling purna tugas yang sebelumnya sudah dilaksanakan bekerja dengan Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta, Jumat (23/5) BKD Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Penyediaan Modal Usaha dengan mengundang perwakilan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim, BTPN dan Bank Bukopin.

"Laporan hasil konseling dari Yogyakarta sudah saya terima.  Dan  sebagai tindak lanjutnya, hari ini kami mengundang pihak perbankan untuk menjelaskan kemungkinan kerjasama yang mungkin bisa kita lakukan, khususnya untuk dukungan modal usaha," kata Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor, di aula BKD Kaltim saat membuka rapat koordinasi tersebut.

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim ini menjelaskan, jumlah PNS yang mengikuti konseling purna tugas ini sebanyak 80 orang. Mereka akan pensiun sekitar empat tahun ke depan atau pada 2018 mendatang. Karena itu, sejak sekarang setidaknya mereka telah menyiapkan diri, baik secara pisik maupun untuk keperluan mendukung ekonomi keluarga.

Robby membeberkan, dari laporan hasil konseling tersebut terungkap, sebanyak 71 orang atau 88,75 persen sudah siap purna tugas. Namun masih ada 9 PNS atau 11,25 persen yang belum siap memasuki purna tugas.  Pendukung faktor kesiapan para PNS memasuki masa purna tugas diantaranya, dari faktor finansial mereka telah memiliki tabungan yang cukup memadai. Mereka juga umumnya telah memiliki usaha yang saat ini sudah dirintis dan menjadi bagian dari penghasilan ekonomi keluarga. Usaha-usaha yang telah dilakukan itu antara lain bisnis penyewaan mobil (rental), rumah kost, usaha perkebunan, toko sembako, bahkan ada yang sudah merintis usaha rumah berslin.

Sedangkan hambatan yang dihadapi 9 PNS yang belum siap purna tugas itu disebabkan karena secara finansial mereka tidak memiliki tabungan yang cukup dan belum memiliki gambaran usaha apa yang akan dirintis menjelang dan setelah purna tugas. Selain itu, beban berat yang dihadapi adalah faktor kesehatan dan tanggungan keluarga, seperti biaya sekolah anak dan sebagainya.

"Semua pasti akan kita bantu memfasilitasi. Sedangkan untuk sembilan orang yang belum siap, perhatian khusus akan kita berikan agar mereka lebih termotivasi dan lebih bersemangat menjelang masa purna tugas. Kami ingin mereka tidak hanya sejahtera, tapi juga bahagia. Jadi harus sejahtera dan bahagia, itu baru lengkap," tegas Robby, sapaan akrabnya.

Sementara itu, salah satu nara sumber dari BPD Kaltim, Eka Yulianti mengatakan, bank milik pemerintah daerah ini telah meluncurkan sejumlah kredit yang dapat dimanfaatkan para pegawai untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Khususnya yang sesuai dengan rencana pembangunan Pemprov Kaltim. Produk kredit yang telah diluncurkan BPD Kaltim diantaranya kredit pangan sejahtera, kredit sawit sejahtera, kredit ternak sejahtera dan kredit perikanan sejahtera.

"Kami tahu bahwa tidak sedikit pegawai yang sudah terikat dengan kredit-kredit pegawai. Sebab itu, kami telah membuka peluang, termasuk kepada para pegawai untuk memperoleh kredit-kredit produktif. Para pegawai sudah memanfaatkan produk kredit produktif ini untuk pengembangan usaha mereka," kata Eka. (sul/hmsprov)

/////Foto : PNS yang akan memasuki masa purna tugas sangat serius mendengarkan paparan nara sumber. Sebagian besar sudah siap, namun masih ada yang belum siap pensiun. (samsul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation