BKD Percepat Layanan Kepangkatan


SAMARINDA - Proses verifikasi dan validasi berkas usulan Kenaikan Pangkat (KP) pegawai negeri sipil (PNS) melalui program satu atap yang berlangsung selama empat hari (14-18 Maret 2020) sudah dilakukan.

 

Hal ini ditandai acara serah terima Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS periode 1 April 2020 di lingkungan Pemprov/Kabupaten/Kota se Kaltim oleh Kepala Kanreg BKN VIII Banjarmasin Ramdhani kepada Kepala BKD Provinsi Kaltim Hj Ardiningsih di Ruang Rapat Kantor BKD Provinsi Kaltim, Selasa (17/3/2020) malam.

 

Pengerjaannya pun dilakukan di tempat mulai pagi hingga malam. Diantaranya BKD Provinsi Kaltim mengundang tim Kanreg VIII BKN Banjarmasin.

 

Kepala BKD Kaltim Hj Ardiningsih mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kanreg Ramdhani dan tim. Dia  berharap program satu atap ini masih bisa berlanjut periode berikutnya. 

 

"Program ini merupakan upaya dan inovasi pemerintah untuk mempercepat layanan kepada masyarakat khususnya PNS, sehingga SK diberikan tepat waktu, tepat orang dan tepat bayar," kata Ardiningsih di Samarinda, Kamis (26/3/2020).

 

Ardiningsih mengajak ASN di kabupaten dan kota yang ingin bergabung dengan provinsi di periode berikutnya bisa dibicarakan lebih awal, sehingga mudah mengatur jadwalnya.

 

Ardiningsih mengatakan sistem percepatan KP dilaksanakan Provinsi Kaltim adalah yang pertama kalinya dengan menerapkan program satu atap di lingkungan BKN sejak Oktober 2019 lalu, baru menyusul provinsi lain seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

 

"Kita berharap kabupaten dan kota ikut berpartisipasi dalam program ini. Sekarang program ini sudah dilaksanakan berbagai provinsi untuk mempercepat pelayanan kepada rekan-rekan PNS," jelasnya.

 

Diharapkan PNS yang akan naik pangkat periode 1 April 2020,  pelaksanaannya berjalan dengan baik, menerima SK tepat waktu dan berbahagia.

 

Dari 1.578 usulan KP provinsi maupun kabupaten dan kota se Kaltim yang diverifikasi dan divalidasi, Persetujuan Teknis (Pertek) yang terbit atau diterima sebanyak 1.156 dan 422 berkas tidak lengkap. 

 

"Bagi berkas usulan KP yang tidak lengkap diminta agar segera melengkapi persyaratannya dan mengirim ke Kanreg VIII BKN Banjarmasin," ungkapnya.(jay/her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait