BPK RI Apresiasi Kaltim Raih WTP 5:Kali Berturut-turut

Foto: syaiful/dok.humaskaltim

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menghadiri penyerahan penghargaan Pemerintah RI kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Kaltim untuk capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, di Hotel Mercure Samarinda, Rabu, 21 Oktober 2020.

 

Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa'bani, para Bupati/Wali Kota se-Kaltim, jajaran Forkopimda Kaltim, para asisten, kepala biro dan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Kaltim.

 

Tampak Kepala BPK-RI Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kaltim dan Kaltara, Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kaltim dan Kaltara, Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur.

 

Kali ini, Provinsi Kaltim meraih plakat dan piagam penghargaan dari Pemerintah RI, karena sukses meraih opini WTP lima kali berturut-turut.

 

"Kami bersyukur dan semoga tehun depan terulang lagi," kata Gubernur Isran Noor disambut tawa undangan.

 

Mantan bupati Kutai Timur ini menegaskan dirinya meminta BPK-RI bekerja secara profesional dan tidak perlu takut memberikan penilaian terhadap kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah.

 

"Apa pun hasilnya, terserah. Mau WDP kah, atau disclaimer kah namanya. Tidak apa-apa," tegasnya.

 

Sebab, lanjutnya, penilaian dan pemeriksaan yang objektif BPK-RI tentu membuat semua pihak, terutama pemerintah daerah bekerja dan mengelola keuangan negara secara baik dan benar.

 

Hal ini menurut mantan Ketua Apkasi ini, sangat penting. Selain, bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang negara juga bentuk tranparansi, akuntabilitas, efetifitas dan efesiensi anggaran.

 

"Ini penting, selain penggunaan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah," ungkapnya.

 

Sementara Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim Miden Sihombing mengemukakan opini yang diraih pemerintah daerah merupakan hasil kerja keras dan sinergi semua pihak, khususnya kepala daerah berserta seluruh jajarannya.

 

"Jadi Pak Gubernur, ini kerja keras kita semua. Kami bersama Pak Dadek (Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim) serta komitmen para kepala daerah, akhirnya kami bisa menyampaikan hasilnya," ujar Miden.

 

Ditambahkannya, untuk meraih opini pengelolaan keuangan yang akuntabel, pemerintah daerah meminta Ditjen Perbendaharaan melakukan bimtek di kabupaten dan kota di Kaltim.

 

Selain Pemprov Kaltim, ada enam pemerintah daerah yang meraih penghargaan yang sama. Yakni, Pemkot Samarinda, Pemkot Balikpapan, Pemkot Bontang, Pemkab Paser, Pemkab Kutai Timur dan  Pemkab Kutai Barat.

 

Juga penghargaan atas LKPD meraih Opini WTP, yakni Pemkab Berau, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Penajam Paser Utara dan Pemkab Mahakam Ulu.

 

Gubernur juga menyerahkan penghargaan atas prestasi juara nasional kepada Retno Safitri (pegawai BPKAD Bontang) juara kedua Lomba Cerdas Cermat Akuntansi dan Muhamad Zarkasih (mahasiswa Untag Samarinda) finalis Lomba Cerdas Cermat Akuntansi kategori mahasiswa.(yans/sdn/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait