BPPD Kaltim Harap Pengelolaan Dana

SAMARINDA - Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim gelar rapat penyusunan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 2016 bersama dengan sejumlah jajaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, Pemkab Berau dan Mahakam Ulu di Hotel Grand Sawit Samarinda pada Kamis (2/6).

Kepala BPPD Kaltim Frederik Bid menyampaikan bahwa permasalahan pembangunan kawasan perbatasan masih terus menjadi perhatian pemerintah. Apalagi, dalam pengembangan kawasan perbatasan lebih cenderung ke arah keamanan dibandingkan ke arah pembangunan.

"Salah satu solusi percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar adalah melalui program pengelolaan dana dekonsentrasi APBN dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI untuk melaksanakan program monitoring dan evaluasi. Program itu diarahkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan baik yang berada di daratan maupun di pulau-pulau kecil terluar," katanya.

Diakuinya, bahwa terkait perbatasan sudah ada suatu kebijakan yang menjadi prioritas dalam pembangunan. Kebijakan prioritas itu diarahkan pada penguatan struktur ekonomi kawasan perbatasan, perluasan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar wilayah, ketersediaan transportasi dan telekomunikasi dan kebijakan prioritas lainnya.

"Jadi, dari kebijakan prioritas tersebut, perlu ada strategi pembangunan perbatasan. Strategi itu diantaranya adalah menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang ke negara tetangga, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan dan meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi," katanya.

Frederik berharap, dalam rapat bersama dengan jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim, Pemkab Mahulu dan Berau ini terbangun sinkronisasi penyusunan rencana aksi program kegiatan APBN atau APBD 2016 dan juga dapat berimplikasi secara langsung kepada masyarakat khususnya yang berada di perbatasan.

"Kami berharap kebijakan program serta sistem pengelolaan anggaran khusus melalui dana dekonsentrasi APBN 2016 dapat disinergikan sebagai upaya dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan pulau terluar di Kaltim," katanya. (rus/sul/humasprov)

Berita Terkait