BPPD Kaltim Upayakan Infrastruktur Pendidikan di Perbatasan Teratasi

SAMARINDA - Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait percepatan pembangunan di kawasan perbatasan terutama di perbatasan darat yakni Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Kali ini, BPPD Kaltim telah berkoordinasi dengan jajaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar permasalahan pendidikan di Mahulu segera teratasi.

"Beberapa waktu lalu, kami sudah melakukan koordinasi dengan jajaran di Kemendikbud, koordinasi ini kami lakukan untuk meningkatkan kegiatan di wilayah perbatasan khususnya terkait sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang memadai," kata Kepala BPPD Kaltim Frederik Bid.

Menurutnya, permasalahan pendidikan di Kabupaten Mahulu sudah menjadi prioritas BPPD Kaltim terutama pada infrastruktur pendidikannya seperti ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan.

"Pembangunan infrastruktur pendidikan ini harus segera terpenuhi. Bukan itu saja, dalam memperluas akses siswa dalam menuju kesekolah juga perlu adanya tambahan sekolah terutama pada tingkat SMA/SMK/MA," katanya.

Mengenai tambahan sekolah ini, kata Frederik, minimal ada satu SMA/SMK/MA pada setiap kecamatan yang tersebar di Kabupaten Mahulu untuk mempermudah akses siswa ke sekolah.

Diakuinya, bahwa terdapat mekanisme yang harus disinergikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mekanisme itu diantaranya yakni Pemerintah Daerah setempat yakni Kabupaten Mahulu menyiapkan lahan atau tanah minimal satu hektare. Sedangkan, untuk dana pembangunan sarana dan prasarananya nanti akan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat sesuai dengan usulan dari Pemkab Mahulu.

"Sementara untuk tenaga guru akan menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten. Sedangkan, untuk beasiswa dan tunjangan guru di perbatasan nantinya akan menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten,” katanya. (rus/hmsprov)

 

Berita Terkait
Government Public Relation