BPPD Kaltim Usul Pembangunan Jembatan

04 Mei 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 550 kali

JAKARTA - Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim Frederik Bid menegaskan, membangun perbatasan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur dan keamanan, tetapi juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Perbatasan itu memiliki nilai strategis nasional. Jadi, dalam mengelola perbatasan itu bukan hanya infrastruktur dan keamanannya. Tapi, perlu juga kesejahteraan masyakarat itu sendiri," kata Frederik usai rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (2/5).
Menurutnya, sebelum pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu menjadi wilayah perbatasan di Kaltim, bantuan dana dari pemerintah pusat dinilai masih sangat minim. Namun, setelah adanya pemekaran, maka kucuran dana secara otomatis akan mengarah ke Kabupaten Mahakam Ulu yang menjadi wilayah perbatasan di Kaltim. Selanjutnya, daerah tinggal menyiapkan sumber daya manusia, sarana infrastruktur dasar dan penunjang lainnya. Apalagi, Kabupaten Mahakam Ulu sangat terisolir," katanya.
Mengenai anggaran yang diusulkan untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan di perbatasan, Frederik mengatakan bahwa jalan perbatasan terutama jalan yang akan dibangun oleh pemerintah pusat adalah jalan baru untuk koneksivitas antara Propinsi Kalbar-Kaltim dan Kaltara.
"Padahal, sudah ada jalan tembus menuju Kaltara. Seharusnya, jalan itu diarahkan antara desa dengan kecamatan, kecamatan dengan kabupaten dan antarkabupaten," katanya.
Frederik menambahkan, bahwa untuk prioritas seharusnya dibangun untuk transportasi darat dari Ujoh Bilang yang merupakan ibukota Kabupaten Mahakam Ulu ke Kabupaten Kutai Barat agar biaya kebutuhan dasar masyarakat dapat dijangkau dengan biaya yang tidak terlalu tinggi.
"Harus kita dahulukan pembangunan jalan darat antarkabupaten tersebut. Karena ini menentukan mahalnya harga kebutuhan sembako masyarakat di Mahakam Ulu yang selama ini mengandalkan transportasi sungai," katanya.
Mengenai minimnya anggaran untuk perbatasan, Frederik mengatakan bahwa minimnya anggaran bukan berarti patah semangat dalam membangun wilayah perbatasan.
"Kalau anggaran sedikit, lebih baik bangun jembatan. Karena jalan kan sudah ada. Tinggal pemeliharaan jalan saja. yang jelas, paling penting di perbatasan itu adalah koneksivitas desa-kecamatan, kecamatan-kabupaten dan antarkabupaten. Itu yang paling penting," tambahnya. (rus/sul/es/humasprov