BPPD Latih PNS Relawan dari Kabupaten/Kota

SAMARINDA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim menggelar pelatihan penanganan bencana kepada puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim.  
"Pelatihan teknis lapangan  ini agar para PNS bisa lebih terampil  dalam  penanganan saat terjadi bencana. Mereka akan menjadi ujung tombak penangganan bencana," kata Kepala BPBD Kaltim, Wahyu Widhi Heranata saat membuka Pelatihan Teknis Lapangan Penangulangan Bencana untuk PNS di Samarinda, Selasa (28/5).   
Dari pelatihan ini diharapkan tercipta  tenaga-tenaga terampil untuk penangulangan bencana meliputi pemasangan peralatan untuk pertolongan bencana atau kedaruratan. Setelah melakukan uji teori selanjutnya para peserta melakukan uji praktek di Folder Air Hitam, selama dua hari dengan materi pelatihan mempersiapkan dapur umum saat musibah terjadi, pendirian tenda darurat serta pelayanan air siap minum bagi korban bencana.
Wahyu menjelaskan, program prioritas BPBD tahun depan akan memperkuat sarana komunikasi mengingat hal itu sangat penting, meskipun kabupaten dan kota serta provinsi memiliki Telkomda namun dukungan telekomunikasi yang canggih masih sangat diperlukan.
"Sekarang ini peralatan komunikasi sudah ada tetapi kita lengkapi lagi supaya lebih optimal," ungkapnya.   
Program prioritas lainnya adalah pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di setiap kabupaten dan kota dan dalam waktu dekat akan segera dikukuhkan. Tujuan pembentukan TRC adalah mendukung kerja-kerja BPBD agar penggulangan bencana bisa lebih optimal.
"Kita segera membentuk TRC Kaltim yang meliputi beberapa satuan tugas. Mulai dari satuan medis, tentara, polisi, PMI, serta LSM dan masyarakat umum yang peduli dengan bencana. Ini amanah  dari Pak Gubernur agar semua daerah segera membentuk TRC," ungkapnya.
Keberadaan TRC dianggap sangat membantu setiap upaya penanggulangan bencana, baik skala lokal, regional maupun internasional. TRC  bertugas melakukan penaggulangan saat terjadi bencana atau yang bertugas melakukan penyelamatan dan evakuasi korban.  
"Kabupaten dan kota harus segera membentuk BPBD agar penanganan bencana lebih maksimal,” pungkasnya. (sar/hmsprov).

Berita Terkait
Government Public Relation