BPPKB Berubah DPPKB

Optimalkan Kinerja PP dan PA

SAMARINDA – Hasil dari orientasi lapangan atau penambahan wawasan yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) bersama instansi kabupaten dan kota se-Kaltim memberikan sinyal akan ada perubahan status (nomenklatur) SKPD.

Perubahan nama atau nomenklatur ini menurut Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih, sangat penting dan strategis terutama dalam mengoptimalkan kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari korban kekerasan di daerah.

“Belajar dari Badan P3AKB Jawa Barat yang telah membentuk unit pelaksana teknis khususnya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) di Bandung yang merupakan instansi struktural pemerintahan,” kata Ardiningsih.

Keberadaan P2TP2A Bandung yang berada dalam struktural instansi pemerintah ini sangat memudahkan dalam mendukung kinerja organisasi karena segi penganggaran dan pertangungjawaban sudah diatur dalam ketentuan.

Sementara, P2TP2A Kaltim masih dalam bentuk organisasi kemasyarakatan sehingga banyak mengalami kendala dalam optimalisasi pelayanan, khususnya terkait penganggaran sebab masih mengandalkan bantuan hibah dari pemerintah.

Ke depan, untuk mengoptimalkan kinerja organisdasi (P2TP2A) dibentuk menjadi unit pelaksana teknis namun terlebih dulu instansi induk (BPPKB) berubah status menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

“Bisa saja nantinya BPPKB menjadi dinas sehingga akan mudah dibentuk unit pelaksana teknis yang membidangi perlindungan perempuan dan anak, sehingga anggaran yang diberikan rutin setiap tahun dan ini akan memudahkan operasional instansi,” ungkap Ardiningsih.

 Dia menambahkan di Indonesia sudah ada dua instansi yang membentuk P2TP2A menjadi unit pelasakan teknis yakni P2TP2A Bandung Jawa barat dan P2TP2A Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga anggaran secara otomatis masuk dalam alokasi SKPD.

Orientasi lapangan yang dilakukan BPPKB Kaltim bersama kabupaten dan kota se-Kaltim di Jawa Barat mengunjungi Badan P3AKB dan P2TP2A Jabar serta P2TP2A Bandung. (yans/sul/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation