SAMARINDA – Hingga saat ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kaltim terus melakukan advokasi sekaligus sosialisasi kepada para bupati, anggota legislatif, tokoh lembaga dan masyarakat guna menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
“Target kita tujuh daerah terus diupayakan dilakukan kegiatan advokasi bagi kepala daerah dan anggota legislatif, tokoh agama dan masyarakat guna pengembangan program Kabupaten/Kota Layak Anak,” kata Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hardiana Muryani, Kamis (3/10).
Adapun tujuh daerah yang dilakukan kegiatan advokasi hingga kedepannya nanti yakni Kabupaten Nunukan dan Malinau, Kutai Barat, Penajam Paser Utara dan Kutai Timur serta Kabupaten Tana Tidung dan Bontang.
Sebab, selama ini sudah tujuh daerah yang telah ditetapkan sebagai Pengembang Kabupaten/Kota Layak Anak. Yakni, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Samarinda, Balikpapan dan Berau serta Bulungan, Tarakan dan Kabupaten Paser.
Diakui, selama masih terdapat salah pemahaman untuk pengembangan KLA diperlukan dana yang besar. Padahal, yang dilakukan hanyalah penyatuan persepsi antara dunia usaha serta pemerintah dan legislatif untuk memikirkan pembangunan yang berpihak pada anak.
Sehingga, melalui gugus tugas yang dibentuk untuk KLA berada di instansi pemerintah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Pada setiap daerah memiliki gugus tugas KLA yakni Bappeda yang berwenang untuk memimpin gugus tugas bersama BPPKB. Sebab, Bappeda adalah bagian dari penyusunan perencanaan setiap jaringan pembangunan,” jelasnya.
Dalam hal ini Bappeda dan BPPKB didukung anggota yakni instansi pemerintah terkait diantaranya dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, dinas kesehatan dan dinas pendidikan serta dinas/instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan anak.
“Harapan kita melalui kegatan advokasi ini mendapat respon positif oleh para kepala daerah maupun lembaga legislatif, khususnya dalam upaya mewujudkan Kaltim sebagai Provinsi Pengembang KLA sekaligus mendukung program pemerintah pusat secar nasional menuju Indonesia Layak Anak (Idola) 2014,” harapnya.(yans/hmsprov)
25 Mei 2018 Jam 21:03:30
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16 Desember 2018 Jam 20:17:50
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31 Mei 2019 Jam 08:55:02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18 April 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
09 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15 April 2021 Jam 20:10:56
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
15 April 2021 Jam 20:09:41
PKK
15 April 2021 Jam 20:08:15
PKK
15 April 2021 Jam 20:06:16
Administrasi Pembangunan
15 April 2021 Jam 20:06:02
Berita Acara
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 November 2020 Jam 10:39:20
Perencanaan Kegiatan
21 Februari 2013 Jam 00:00:00
Sosial
27 Januari 2020 Jam 15:19:36
Pemerintahan
03 Juli 2020 Jam 09:59:31
Kesehatan
06 Maret 2019 Jam 16:29:00
Kesehatan