BPPKB Kaltim Advokasi Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak

07 Oktober 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 838 kali

SAMARINDA – Hingga saat ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kaltim terus melakukan advokasi sekaligus sosialisasi kepada para bupati, anggota legislatif, tokoh lembaga dan masyarakat guna menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
“Target kita tujuh daerah terus diupayakan dilakukan kegiatan advokasi bagi kepala daerah dan anggota legislatif, tokoh agama dan masyarakat guna pengembangan program Kabupaten/Kota Layak Anak,” kata Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hardiana Muryani, Kamis (3/10).
Adapun tujuh daerah yang dilakukan kegiatan advokasi hingga kedepannya nanti yakni Kabupaten Nunukan dan Malinau, Kutai Barat, Penajam Paser Utara dan Kutai Timur serta Kabupaten Tana Tidung dan Bontang.
Sebab, selama ini sudah tujuh daerah yang telah ditetapkan sebagai Pengembang Kabupaten/Kota Layak Anak. Yakni, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Samarinda, Balikpapan dan Berau serta Bulungan, Tarakan dan Kabupaten Paser.
Diakui, selama masih terdapat salah pemahaman untuk pengembangan KLA diperlukan dana yang besar. Padahal, yang dilakukan hanyalah penyatuan persepsi antara dunia usaha serta pemerintah dan legislatif untuk memikirkan pembangunan yang berpihak pada anak.
Sehingga, melalui gugus tugas yang dibentuk untuk KLA berada di instansi pemerintah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Pada setiap daerah memiliki gugus tugas KLA yakni Bappeda yang berwenang untuk memimpin gugus tugas bersama BPPKB. Sebab, Bappeda adalah bagian dari penyusunan perencanaan setiap jaringan pembangunan,” jelasnya.
Dalam hal ini Bappeda dan BPPKB didukung anggota yakni instansi pemerintah terkait diantaranya dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, dinas kesehatan dan dinas pendidikan serta dinas/instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan anak.
“Harapan kita melalui kegatan advokasi ini mendapat respon positif oleh para kepala daerah maupun lembaga legislatif, khususnya dalam upaya mewujudkan Kaltim sebagai Provinsi Pengembang KLA sekaligus mendukung program pemerintah pusat secar nasional menuju Indonesia Layak Anak (Idola) 2014,” harapnya.(yans/hmsprov)