BPSDM Gelar Rakor Kediklatan

 

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim akan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kediklatan dengan mengundang BPSDM dan kepegawaian sumber daya manusia kabupaten/kota.  Kepala BPSDM Provinsi Kaltim Prof Dr Dwi Nugroho Hidayanto mengatakan rakor akan digelar pada 8 Februari 2018, bertempat di Aula Utama BPSDM Kaltim. Rakor juga akan diisi sosialisasi terkait aturan dari Kemendagri bahwa semua aparatur sipil negara (ASN) di bawah Kemendagri harus tersertifikasi. 

 

Karena itu di BPSDM telah dibentuk Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSPPDN) dan itu nantinya akan dilakukan, sehingga setiap ASN memiliki kompetensi dengan memiliki sertifikasi. "Dalam rakor kediklatan nanti, selain untuk menyamakan persepsi juga akan disampaikan beberapa kebijakan atau aturan dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja ASN selaku abdi negara dan abdi masyarakat," kata Dwi Nugroho.

 

Menurut Dwi, sekarang ini BPSDM Kaltim tidak hanya menangani ASN tetapi semua sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kompetensinya. Karena   tujuan rakor yang akan dilaksanakan adalah untuk menyamakan persepsi berbagai  jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia ASN, baik pelatihan pengembangan kompetensi manajerial yaitu pendidilan dan pelatihan (Diklat) Kepemimpinan, begitu juga kompetesi teknis maupun yang lainnya.

 

Dikatakan, banyak hal-hal yang baru yang berkembang di daerah, terrmasuk di provinsi dan itu harus kita sosialisasikan, termasuk pengembangan  corporate  university (Corpus), sebuah paparan dari LAN terkait konsep pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan sebuah organisai untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD). "Oleh karena itu kita harapkan, semua OPD bisa mengelola konsep Corpus, artinya semua pimpinan sampai tingkat bawah harus tahu visi-misinya, sehingga kita bekerja sama dan bersinergi," pungkas Dwi Nugroho. (mar/sul/humasprov)

Berita Terkait