Kalimantan Timur
Bukan Hoaks, Pemprov Kaltim Sudah Bantu UMKM Terdampak Covid-19

dok.humaskaltim

SAMARINDA - Kabar  bohong yang beredar luas melalui berbagai platform digital sepanjang hari ini juga mendapat  tanggapan Kepala Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltim HM Yadi Robyan Noor.

 

Tampilan layar di berbagai media sosial  soal ganti rugi kepada PKL, warung kopi, warung sembako, pedagang pasar dan restoran yang akan diberikan oleh Gubernur Kaltim H Isran Noor menyusul Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 1 Tahun 2021, menurut Roby adalah deretan  informasi bohong atau hoaks.

 

"Itu hoaks saja. Karena sudah jelas di Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2021," tulis Roby melalui chat watshaap, Jumat malam (5/2/2021).

 

Dijelaskan Roby, untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020, Pemprov Kaltim sudah berjuang ke pemerintah pusat untuk membantu para pelaku UMKM.

 

Hasilnya,  Bantuan Presiden Untuk Usaha Mikro (BPUM) diberikan kepada 89.285 UMKM dengan nilai Rp214 miliar.  Realisasinya mencapai 100 persen per 30 Januari 2021. Setiap UMKM menerima bantuan sebesar Rp2,4 juta.

 

Selain itu, Bantuan Langsung Tunai dari APBD Provinsi Kaltim juga diberikan  untuk 13.916 UMKM dengan total anggaran Rp10,4 miliar. 

 

"Itu solusi konkrit dari program PEN bagi pelaku usaha mikro  di era pendemi Covid-19 saat ini. Kalau BPUM dan bantuan langsung tunai dari APBD Provinsi sudah kami lakukan dan itu bukan hoaks," tegas Roby. (sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation