Daerah Harus Berkontribusi untuk Prioritas Pembanguan Nasional

SAMARINDA - Kasubdit Data Informasi Kewilayahan Direktorat Pengembangan Wilayah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Yudianto mengatakan, pemerintah pusat melalui Bappenas akan mengoptimalkan pendanaan kegiatan program pembangunan daerah agar  sejalan dengan  program prioritas  pembangunan nasional.

Kalau ada usulan program pembangunan daerah, yang tidak mempunyai kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, maka  program yang diusulkan daerah tersebut diharapkan  hanya bisa didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

"Program pembangunan  daerah  yang diusulkan harus betul-betul menunjang program prioritas pembangunan nasional. Silahkan menyampaikan usulan ke pemerintah pusat bisa melalui cantolan program prioritas nasional maupun lewat  kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)," kata Yudianto, usai

acara pembukaan   Forum SKPD Provinsi Kaltim dalam rangka penyusunan RKPD 2017 di ruang Rapat Renstra Bappeda Kaltim, Selasa (29/3).

Diakui, masih banyak usulan  program pembangunan daerah yang pendanaannya tidak semuanya terpenuhi dalam program prioritas pembangunan nasional, karena masih kurangnya aspek perencanaan yang terintegrasi dengan program pusat, sehingga banyak kebutuhan yang tidak masuk dalam pendanaan pemerintah pusat.

"Selain masih kurangnya perencanaan dan belum terintegrasi dengan program prioritas pembangunan nasional, juga  data pendukung  program yang diusulkan daerah masih kurang optimal, sehingga daerah yang bersangkutan kalah bersaing dengan daerah lain yang memang sudah memenuhi semua persyarakatan," kata Yudianto.

Misalnya,  pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy  di Kabupaten Kutai Timur. Daerah lain mungkin  sudah  memiliki  masterplan dan bisnisplan yang jelas. Mereka juga sudah bisa menggambarkan secara serinci mungkin.

 "Sehingga kalau Kaltim tidak mempunyai data pendukung seperti itu, bisa saja pembangunan Kawasan Maloy akan mengalami hambatan, tetapi kalau semua data pendukungnya  lengkap  tentu kementerian yang bersangkutan akan cepat merespon," kata Yudianto. (mar/sul/es/hmsprov).   

Berita Terkait