Paska 2017, Pengelolaan Blok Mahakam Dipercayakan ke Pertamina
JAKARTA - Setelah cukup lama dinantikan, Pemerintah Pusat akhirnya memberi kejelasan soal kelanjutan pengelolaan Blok Mahakam paska berakhirnya kontrak pengelolaan Total E&P, 31 Desember 2017 mendatang. Pengelolaan blok migas terbesar di Indonesia itu selanjutnya akan berada dalam kelola operator baru, Pertamina dengan melibatkan pemerintah daerah melalui perusahaan daerahnya, yakni PT. Migas Mandiri Pratama (MMP).
Meski demikian, Pemerintah masih memberikan kepercayaan kepada Total Indonesie dan Inpex Cooporation (Total E&P) yang hampir 50 tahun mengelola blok migas ini untuk berpartisipasi dengan sharedown (pengurangan interes dari Pertamina) sebesar 30 persen.
Menyikapi keputusan pemerintah tersebut, Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP yang mendampingi Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Suwandi dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (19/6) pekan lalu, mengatakan, menyambut baik kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK yang telah memberikan kepercayaan kepada daerah untuk terlibat dalam alih kelola blok migas dengan wilayah kerja seluas 2.738,51 km2 itu.
“Tentu kami sangat senang dan berterima kasih menerima kabar baik ini. Sebab selama ini, daerah hanya menjadi penonton. Setelah 50 tahun, baru sekarang daerah mendapat kesempatan untuk terlibat dalam alih kelola blok migas terbesar di Indonesia ini,” ujar Mukmin Faisyal.
Namun demikian, Mukmin mengingatkan, agar berita baik ini tidak justru menjadi hal buruk di kemudian hari. Misalnya, daerah kembali diombang-ambing dengan ketidakpastian oleh pusat, baik terkait partisipasi hak pengelolaannya maupun terkait besaran saham yang akan dialokasikan untuk daerah.
Bila ini terjadi lanjut Mukmin, maka pasti akan memicu kemarahan rakyat Kaltim yang sudah cukup lama berharap porsi kebijakan pusat yang lebih adil bagi daerah sebagai daerah penghasil. “Tidak boleh ada yang main-main dalam bisnis ini,” tegas Mukmin.
Menjawab pertanyaan sejumlah awak media tentang kesiapan Kaltim terlibat dalam alih kelola blok migas ini, Mukmin menegaskan bahwa Pemprov Kaltim sudah menyiapkan keterlibatan daerah sejak 7 tahun lalu melalui perusahaan daerah, PT MMP. Kesiapan dimaksud meliputi kemampuan sumber daya manusia dan pembiayaan non APBD.
Direktur PT MMP Hazairin Adha yang mendampingi Wagub Mukmin Faisyal dalam pertemuan bersama Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya juga mengingatkan agar pemerintah memberikan kepastian tentang kejelasan hak bagi daerah.
“Alokasi saham untuk Total dan Inpex sudah dialokasikan 30%. Lalu berapa hak untuk daerah? Ini harus jelas, Pak Menteri. Jangan sampai daerah nantinya kembali diombang-ambing,” kata Hazairin (sul/hmsprov)
HAK KALTIM. Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam pertemuan membahas pengelolaan minyak dan gas bumi. Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said (berkaca mata) menyimak penjelasan Wagub Mukmin Faisyal soal kesiapan daerah untuk terlibat dalam pengelolaan Blok Mahakam. Ditegaskan, Kaltim sudah siap dari sisi SDM maupun pembiayaan non APBD. (samsul arifin/humasprov kaltim)
17 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Desember 2017 Jam 22:51:44
Pembangunan
29 November 2017 Jam 09:35:40
Pembangunan
11 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
10 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
02 Oktober 2019 Jam 09:12:08
Pembangunan
07 Maret 2021 Jam 21:07:34
Sosialisasi Masyarakat
06 Maret 2021 Jam 21:45:02
Penanggulangan Bencana
06 Maret 2021 Jam 21:44:42
Penanggulangan Bencana
05 Maret 2021 Jam 19:51:36
Sosial
05 Maret 2021 Jam 18:07:30
Kegiatan Silaturahmi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
14 Januari 2018 Jam 19:29:00
Kegiatan Pemerintah
01 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
06 April 2016 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
05 Mei 2014 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga