Dana Desa Bisa untuk Kader Posyandu

Gubernur Awang Faroek Ishak bersama warga desa. (DOK/HUMASPROV)

 

SAMARINDA – Dua sektor prioritas penggunaan dana desa memungkinkan digunakan untuk pembangunan bidang kesehatan. Dua sektor tersebut, yaitu sektor pembangunan dan sektor pemberdayaan masyarakat. Keduanya memungkinkan diarahkan untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Jauhar Efendi menyebutkan, penggunaan dana desa secara bijak dapat membantu pemerintah meningkatkan taraf kesehatan masyarakat desa. Termasuk terkait penanganan isu strategis nasional soal stunting atau anak dengan tubuh kerdil akibat kurang asupan gizi. "Dana desa bisa saja digunakan untuk membangun posyandu maupun poli desa untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan program pemberdayaan masyarakat untuk kesehatan bisa dilakukan melalui pemberian insentif kader posyandu, program pemantauan pertumbuhan kembang anak, serta promosi hak dan perlindungan anak," kata Jauhar Efendi di Samarinda, Selasa (27/3).

 

Jauhar menjelaskan, setiap tahun memang Peraturan Menteri Desa banyak perubahan terkait prioritas penggunaan dana desa. Bahkan, pada 2018 memang banyak diarahkan untuk kesehatan. Sedangkan terkait besaran anggaran dana desa yang diperuntukan untuk kesehatan menjadi kesepakatan bersama melalui forum musyawarah desa. Yaitu, disesuaikan besaran dana desa yang turun ke desa. Kemudian, menyesuaikan luas wilayah dan jumlah penduduk miskin. “Yang jelas dana desa bisa untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Termasuk sektor penunjangnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat seperti penyediaan air bersih dan kampanye hidup bersih dan sehat. Selama ini kecenderungan banyak habis untuk pembangunan,” ungkap Jauhar. 

 

Mantan Kepala Biro Humas Setprov Kaltim ini menegaskan pembangunan kesehatan memang seharusnya dilakukan lintas sektor. Sebagai contoh terkait intervensi kasus stunting. Dilakukan pihak Dinas Kesehatan Kaltim melalui upaya lintas sektor di wilayah yang menjadi lokasi khusus (lokus) kasus stunting. (jay/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation