Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp27,32 T

Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp27,32 T

 

SAMARINDA – Selain DIPA, dana transfer ke daerah dan dana desa untuk Kaltim ditetapkan sebesar Rp27,32 triliun yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak Rp3,3 triliun, DBH SDA Rp19,8 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp3,06 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp128,51 miliar, dana desa Rp163,15 miliar dan dana transfer lainnya Rp1,47 triliun yang terdiri dari tunjangan profesi guru, dana tambahan penghasilan guru, bantuan operasional sekolah, dana insentif daerah dan dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi.

  Pada kesempatan itu juga diserahkan secara simbolis DPA kepada 10 SKPD lingkup Pemprov Kaltim, yakni Dinas Pendidikan senilai Rp326,135 miliar, Dinas Kesehatan Rp88,945 miliar, Dinas Pekerjaan Umum Rp1,684 triliun dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Rp131,367 miliar.

  Selanjutnya, Dinas Perhubungan senilai Rp257,190 miliar, Dinas Perindagkop dan UKM Rp103,921 miliar, Dinas Pendapatan Daerah Rp256,472 miliar, Sekretariat DPRD Rp78,223 miliar, Dinas Kehutanan Rp75,689 miliar dan Dinas Kelautan Perikanan Rp66,787 miliar.

  Juga diserahkan bantuan keuangan Pemprov Kaltim melalui APBD Kaltim Tahun Anggaran 2015 dan bagi hasil pajak daerah senilai Rp3,347 triliun kepada kabupaten/kota se-Kaltim. Yakni kepada Samarinda berjumlah Rp549,946 miliar, Balikpapan Rp347,016 miliar dan Bontang Rp191,851 miliar.

  Selanjutnya, Kutai Kartanegara senilai Rp532,222 miliar, Paser Rp391.466 miliar, Berau Rp272,571 miliar, Kutai Timur Rp444,620 miliar, Kutai Barat Rp349,270 miliar, Penajam Paser Utara Rp186,062 miliar dan Mahakam Ulu Rp82,260 miliar.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kaltim, Walikota Balikpapan Rizal Efendi, Wakil Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail, Bupati Kutai Barat Ismael Thomas, Wakil Bupati Kutai Timur Ardiansyah, Wakil Bupati Kutai Kartanegara HM Gufron Yusuf dan perwakilan kabupaten/kota serta pimpinan instansi vertikal di Kaltim. (her/sul/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation