DeCGG Dukung Peningkatan Tata Pemerintah di Daerah

Talk Show Closing Event DeCGG-GIZ di Kaltim

SAMARINDA - Melalui program Decentralisation as Contribution to Good Governance-Gesellchaft for Internationale Zusammenarbeit (DeCGG-GIZ) di Kaltim diharapkan mendukung peningkatan tata pemerintahan yang baik bagi daerah. Dengan memperkuat standar administrasi dan keuangan dalam penyediaan pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Program tersebut diharapkan dapat menyukseskan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Reformasi Birokrasi (RB) dan Pengawasan Anggaran (Desentralisasi Fiskal) di Kaltim. Apalagi, saat ini Kaltim memasuki penyusunan RPJMD 2014-2018.

Diharapkan visi dan misi pembangunan tersebut dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sistem pelayanan publik yang profesional dan berkesesuaian, baik finansial, teknologi, termasuk IT bagi seluruh instansi Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Jadi, program DeCGG sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi yang dilakukan Pemprov Kaltim, yakni diharapkan dapat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja aparatur,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi dalam sambutan yang disampaikan Kepala Biro Organisasi Setprov Kaltim Yuswadi, pada Talk Show Closing Event DeCGG-GIZ di Kaltim, di Samarinda, Kamis (27/3).

Menurut dia, program tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Program ini juga berdasarkan kesepakatan empat menteri, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, KemenPAN dan RB dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Program ini telah dilaksanakan Pemprov Kaltim sejak 2010-akhir  hingga Maret 2014. Dari program tersebut, telah bermitra kerja dengan Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kota Tarakan dan Nunukan,” jelasnya.

Melalui program tersebut, ada beberapa capaian hasil kerja yang telah terwujud oleh Pemprov Kaltim, antara lain Pemprov telah menyusun dokumen road map reformasi. Dukungan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM).

Selain itu, dukungan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengembangan kapasitas individu melalui pelatihan dan pendampingan serta dukungan penerapan standar pelayanan (SP) untuk perbaikan kualitas pelayanan publik.

“Ke depan kami berharap melalui program tersebut memperkuat standar administrasi dan standar keuangan dalam penyediaan layanan publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah di daerah, sehingga pelayanan publik akan lebih baik,” jelasnya.(jay/hmsprov).

///Foto: Peserta Talk Show Closing Event DeCGG-GIZ. (Norjaya/humasprov kaltim)

 

Berita Terkait