DHL Dukung Daerah Buat Perda Larangan Kantong Plastik

Nursigit

SAMARINDA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Ir Nursigit mengatakan sangat mendukung kabupaten/kota  yang sudah membuat peraturan daerah terkait dengan larangan penggunaan kantong plastik, yang  dapat menimbulkan  kerusakan lingkungan. 

"Apa yang telah dilakukan Kota Balikpapan dengan mengeluarkan  Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik patut dicontoh," kata Nursigit Senin (6/8). 

Selain mengeluarkan peraturan daerah, lanjut Nursigit nantinya juga ada gerakan massal larangan penggunaan kantong plastik, sebagai upaya dalam pengendalian sampah plastik dengan cara larangan penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan modern, seperti pasar swalayan, mal, serta gerai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

"Kita harapkan Kota Balikpapan  yang  telah mengeluarkan  Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik bisa menjadi embrio  bagi daerah lainnya di Kaltim untuk membuat peraturan sendiri dalam upaya pengendalian sampah plastik di Kaltim," ujarnya.    

Demi kepentingan lingkungan yang bersih dan sehat dari sampah plastik, lanjut Nursigit DLH Kaltim sangat mendukung daerah-daerah membuat peraturan sendiri untuk mengantisipasi ancaman sampah plastik yang sangat mengganggu lingkungan, karena bahan plastik tidak dapat terurai sendiri sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun.

Ditambahkan,  Indonesia merupakan penghasil sampah plastik kedua terbanyak di dunia. Oleh karena itu,  tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.

"Perubahan besar selalu dimulai dengan tindakan sederhana. Pengendalian sampah bukan hanya melalui kegiatan daur ulang. Mengurangi timbunan sampah plastik juga salah satu cara untuk mengatasinya. Sudah saatnya kita memikirkan keberlanjutan lingkungan  yang hijau dan bersih dengan penanggulangan sampah plastik," kata Nursigit.(mar/sul/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation