Didominasi Pembangunan Infrastruktur

Proyek MP3EI di Kaltim

JAKARTA – Kementerian Pertanian melalui Kepala Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Dr  M Syakir, mengungkapkan dalam pembangunan konektivitas program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Koridor Ekonomi Kalimantan terdapat empat isu utama yang perlu mendapatkan perhatian penting dari provinsi-provinsi di Kalimantan.  
Isu utama tersebut adalah penjualan kebutuhan listrik yang tidak sebanding dengan penambahan kapasitas pembangkit listrik. Pembangunan beberapa proyek yang terhambat proses perijinan dan pembebasan lahan. Lambatnya pembangunan infrastruktur seperti jaringan jalan, jalur kereta api dan pelabuhan sebagai infrastruktur utama untuk mendukung percepatan ekonomi dan penghubung antar Kawasan Perhatian Investasi (KPI).
Selanjutnya adalah kebutuhan penerbangan langsung antar ibukota provinsi lingkup Kalimantan.  Sehingga perlu koordinasi lintas kementerian/lembaga (Kemenhub, Angkasa Pura, dan Perusahaan Airline) terkait pembukaan rute penerbangan antar ibukota provinsi di Kalimantan.
“Keempat isu utama tersebut harus segera diselesaikan dengan meningkatkan koordinasi dan meminta dukungan dari kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, sehingga proyek pembangunan infrastruktur yang sedang ataupun segera dilaksanakan di Koridor Kalimantan dapat menjadi peluang sinergi dan kerjasama investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” ungkap Syakir, saat mewakili Menteri Pertanian selaku Koordinator Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) pada seminar RGC dan IIICE 2013, Rabu (13/11).
Untuk Kaltim, Syakir menyebut jumlah proyek konektivitas MP3EI di Kaltim sebanyak 60 proyek dengan nilai investasi Rp130,1 triliun. Dari 60 proyek yang ada dalam revisi masterlist terdapat 23 proyek yang berasal dari Perpres 32/2011 dan 37 proyek kategori usulan baru.
“Proyek usulan baru sebagian besar berasal dari sektor energi dengan nilai investasi Rp43 triliun dan untuk sektor kereta dengan nilai investasi Rp34 triliun. Total investasi pembangunan infrastruktur di Kaltim melalui usulan baru adalah sebesar Rp85,2 triliun,” jelas Syakir.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam paparannya menyampaikan hingga 2013, total proyek MP3EI yang aktif dan valid berjumlah 58 proyek, dimana 96 persen diantaranya merupakan proyek infrastruktur. Dari 58 proyek MP3EI tersebut, dua telah diresmikan (Terminal Peti Kemas Kariangau Balikpapan dan Bandara Kalimarau Berau).
Kemudian, lima proyek telah di-groundbreaking oleh presiden  pada 24 Oktober 2012, yakni pengembangan Bandara Internasional Sepinggan-Balikpapan, pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim 5, pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB), pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam-Samarinda dan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.
Sedangkan masterlist program MP3EI di Kaltim yang sudah masuk lampiran Perpres MP3EI terkait sektor infrastruktur (bandara, pelabuhan, jalan perkeretaapian, energi dan sumber daya air) total nilainya sekitar Rp41 triliun.
Mengingat masih banyak proyek MP3EI yang belum masuk dalam lampiran tersebut, beberapa kegiatan kembali diusulkan untuk dimasukkan dalam lampiran Perpres MP3EI.
“Percepatan pembangunan infrastruktur melalui MP3EI di Kaltim membutuhkan investasi mencapai Rp648,56 triliun, sementara kemampuan pendanaan pemerintah terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak, dalam hal ini BUMN dan investor (swasta). Proyek-proyek MP3EI juga dapat didanai secara kolaborasi, melalui APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota dengan BUMD/BUMN atau private sector dengan pola PPP (public private partnership),” jelas Awang Faroek.
Untuk pola PPP, Awang Faroek menjelaskan Pemprov telah beberapa kali menjalankan pola pendanaan tersebut untuk proyek-proyek di Kaltim. Diantaranya pengembangan Bandara Sepinggan Balikpapan bekerjasama dengan PT Angkasa Pura, pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau bekerjasama dengan PT Pelindo dan terbaru adalah kerjasama dengan PT Persada Investama untuk pembangunan sisi udara Bandara Samarinda Baru (BSB). (her/hmsprov)
 

Berita Terkait
Government Public Relation