Kompetensi Pimpinan Tentukan Sukses Reformasi Birokrasi
SAMARINDA–Salah satu faktor yang menimbulkan lambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan buruknya pelayanan publik disebabkan minimnya komptensi kepemimpinan yang dimiliki para pejabat eselon.
“Minimnya kompetensi kepemimpinan yang dimiliki pejabat baik ditingkat eselon tertinggi maupun terendah dalam suatu institusi akan berimbas pada lambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan buruknya pelayanan publik,” kata Kepala Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda Meiliana pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Samarinda, Senin (21/10).
Menurut dia, melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklat Pim) IV didesain untuk menjadi media pembentukan calon-calon pimpinan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, keahlian dan sikap serta prilaku yang mendukung kegiatan/tugas organisasi.
Diharapkan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan maka para alumni Diklat Pim atau pejabat eselon mampu menjadi pemimpin dengan karakter yang memadai serta menyelenggarakan reformasi birokrasi secara maksimal dan pelayanan publik secara optimal.
Karenanya, setiap pemerintahan daerah baik kabupaten maupun kota hendaknya terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan terutama wawasan dan keahlian pejabat eselon di lingkup kabupaten/kota. “Seorang pejabat eselon tidak boleh hanya memiliki kemampuan menejerial (ilmu kepemimpinan).
Dia juga harus memiliki kemampuan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sehingga mampu menggerakkan sumber daya organisasi secara terintegrasi dan disiplin penuh dalam melaksanakan tupoksi organisasi,” jelas Meiliana.
Ditambahkan, PKP2A III LAN Samarinda selaku penyelenggara Diklat Pim terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan berupa peningkatan fasilitas atau sarana dan prasarana serta tenaga pengajar (widyaiswara) maupun berbagai aspek pendukung lainnya.
Diklat Pim IV diikuti pejabat eselon lingkup Pemerintah Kota Balikpapan dengan tema Peningkatan kompetensi aparatur dalam optimalisasi penataan pelayanan publik guna mewujudkan percepatan reformasi birokrasi. (yans/hmsprov)
25 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Juni 2018 Jam 19:37:27
Pemerintahan
25 September 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
09 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 November 2019 Jam 23:26:48
Pemerintahan
26 September 2018 Jam 17:15:34
Pemerintahan
10 Desember 2019 Jam 23:14:49
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
10 Desember 2019 Jam 23:11:23
Lingkungan Hidup
10 Desember 2019 Jam 23:10:07
Lingkungan Hidup
10 Desember 2019 Jam 23:07:55
Peternakan
10 Desember 2019 Jam 23:06:07
Kegiatan Pemerintah
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
25 Oktober 2017 Jam 13:13:24
Ketetapan Pemerintah
09 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
25 Maret 2019 Jam 20:29:11
Kegiatan Silaturahmi
05 Mei 2014 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
07 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
21 November 2016 Jam 00:00:00
Sosial