Dilakukan Komprehensif Integral

* Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kaltim


BALIKPAPAN–Pembangunan dan pengembangan tiga kabupaten perbatasan di Kaltim harus dilakukan secara komprehensif integral (menyeluruh dan terpadu)  melibatkan berbagai elemen pusat maupun daerah.
“Pembangunan kawasan perbatasan hendaknya dilaksanakan secara komprehensif integral dan jangan dilakukan sendiri-sendiri,” ungkap Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada Rakor Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi TNI-AD Wilayah Perbatasan di Ruang Rapat Pangdam VI Mulawarman Balikpapan, Selasa (19/3).
Lanjut Awang, belajar dari pengalaman selama ini banyak kementerian/lembaga  yang melaksanakan berbagai program pembangunan di kawasan perbatasan Kaltim namun tanpa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Padahal menurut Awang  saat ini Pemprov bersama tiga kabupaten perbatasan (Kabupaten Malinau, Nunukan dan Kutai Barat) telah menetapkan berbagai program pembangunan di segala bidang, khususnya program pembangunan infrastruktur.
Perbatasan selain menjadi serambi republik juga menjadi kawasan strategis nasional. Karenanya, kawasan ini perlu mendapat  prioritas pembangunan  lintas sektor baik pusat (kementerian/lembaga) maupun daerahKarena  dalam pelaksanaannya tidak sedikit dana APBD provinsi maupun kabupaten perbatasan yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut.
Misalnya, pembangunan dan pengembangan tiga bandara perbatasan.Anggaran yang disiapkan mencapai Rp400 miliar untuk tiga bandara itu, baik Bandara Long Apung Kabupaten Malinau dan Bandara Datah Dawai Kabupaten Kutai Barat serta  Bandara Yuvai Semaring Long Bawan Kabupaten Nunukan melalui dana APBD Kaltim tahun jamak.
“Kami tegaskan terhadap pengembangan ketiga bandara perbatasan tersebut semuanya menggunakan anggaran daerah dan belum ada dukungan dana pusat. Padahal, kegiatan ini sangat strategis bagi kemajuan dan kesejahteraan serta kemudahan transportasi, sekaligus strategis bagi kepentingan pertahanan negara” beber Awang
Selain itu, Pemprov juga melakukan pembangunan jalur darat baik jalan maupun jembatan guna membuka keterisolasian antardesa dan kecamatan di wilayah perbatasan. Untuk pekerjaan ini, Pemprov menjalin kerjasama dengan  TNI AD melalui Operasi Bhakti Kartika Jaya.
Ke depan, pihak kementerian maupun  lembaga secara intensif harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, terutama dalam menyusun rencana kerja dan kegiatan prioritas di kawasan perbatasan.
“Sehingga dapat ditetapkan secara bersama-sama berbagai program prioritas yang menjadi kebutuhan utama masyarakat perbatasan. Karena, banyak kegiatan yang dilaksanakan kementerian/lembaga namun belum memberikan perubahan yang signifikan,” jelasnya.
Ditambahkannya, sesuai informasi yang disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi (Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan) serta beberapa menteri saat berkunjung ke kabupaten perbatasan terdapat anggaran pembangunan di kawasan perbatasan yang mencapai ratusan miliar.
“Hendaknya dapat segera dilakukan koordinasi intensif antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah untuk pengalokasiannya. Mari kita keroyokan, sehingga percepatan pembangunan perbatasan dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan rakyat,” harap Awang Faroek. (yans/hmsprov)

//Foto: Awang Faroek Ishak
 

Berita Terkait