Dinkes Gelar Review Pelayanan Antenatal Terpadu

Upaya  Pecepatan Penurunan AKI dan AKB

 

SAMARINDA - Upaya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan prioritas utama pembangunan kesehatan di Provinsi Kaltim. Keduanya merupakan indikator utama  keberhasilan    pembangunan    sumber    daya    manusia  yang  merupakan hakekat pembangunan nasional.  

Penurunan AKI harus difokuskan  pada  penyebab  langsung  kematian ibu yang terjadi 90 persen pada saat persalinan dan setelah bersalinan.  Penyebab kematian ibu juga diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya resiko keterlambatan yang biasa dikenal dengan Tiga Terlambat yaitu terlambat dalam pemeriksaan kehamilan, terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan dan terlambat sampai di fasilitas persalinan.  

"Saat ini jumlah kematian ibu yang ada di Provinsi Kaltim berjumlah 69 kasus kematian dan ada 2 kabupaten/kota  sebagai penyumbang kematian terbanyak. Untuk mencegah agar jumlah kematian ibu di Provinsi Kaltim tidak mengalami peningkatan lagi, maka perlu ada dukungan lintas program dan lintas sektor terkait," kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kaltim, Drs Asaf Diolo, mewakili Kadis Kesehatan Kaltim Hj Rini Retno Sukesi, pada pembukaan petemuan Review Pelayanan Antenatal Terpadu dan Kelas Ibu Hamil bagi kabupaten/kota di Provinsi Kaltim tahun 2015.   

Dikatakan, beberapa program penurunan AKI dan AKB di Indonesia telah dilakukan melalui kebijakan  membuat  kehamilan lebih aman. Salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu serta neonatal di tingkat pelayanan dasar dan pelayanan rujukan.

"Upaya untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB merupakan prioritas utama dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Kaltim. Hal ini didasarkan atas dasar data yang kami peroleh selama lima tahun terahir jumlah kematian ibu di Provinsi Kaltim selalu mengalami peningkatan," ujarnya.

Data tahun 2014 jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Kaltim  mencapai 91,95 persen, sedang persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan sebesar 85,87 persen.

Salah satu kendala penting untuk mengakses persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas  kesehatan  adalah adanya  keterbatasan dan  ketidaktersediaan biaya sehingga diperlukan kebijakan terobosan untuk meningkatkan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.  

"Untuk itu, kita perlu meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak bukan hanya dari kuantitasnya saja, namun  kualitasnya  juga perlu ditingkatkan juga," ujarnya.    

Sementara ketua panitia penyelenggara, Meiliana dalam laporannya mengatakan kegiatan yang dilaksanakan mulai 1 sampai 4 Desember 2015, bertujuan untuk mengevaluasi semua program kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan program kesehatan ibu dan anak di kabupaten/kota yang tentunya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 180 Puskesmas di Kaltim.    

"Oleh karena itu, dengan kegiatan ini tentunya semua laporan terkait hasil  program kesehatan ibu dan anak dapat dilaporkan dari kabupaten/kota ke Dinas Kesehatan Provinsi dan hasil yang dicapai tersebut kemudian kita evaluasi kembali, sehingga ke depan program   mempercepat penurunan  AKI dan AKB merupakan prioritas dapat tercapai dengan baik," kata Meiliana. (mar/sul/hmmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation