Dirjen PKTL dan Pemprov Kaltim Tandatangani MoU, Terkait Kebijakan Penyelamatan Hutan di APL

ist

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Acara digelar di Ruang Rapat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7 Jakarta, Rabu (23/10/2019).

MoU terkait pelaksanaan proyek “Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan (KalFor) dalam kaitannya dengan kebijakan penyelamatan hutan di areal pengggunaan lain (APL).

Penandatanganan dilakukan Dirjen PKTL Prof Sigit Hardwinarto dan Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim Syafranuddin mewakili Pemprov Kaltim serta Bupati Kutai Timur Ismunandar. 

“Dalam rangka persiapan Kaltim menuju ibu kota negara (IKN). Perubahan tata ruang segera dilakukan. Dengan ditandatanganinya MoU ini, penguatan perencanaan di Kaltim akan sangat terbantu dan terwujud dengan baik dan komprehensif,” ucap Syafranuddin yang akrab di sapa Ivan. 

Dalam kesepakatan bersama itu terdapat sembilan poin yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanda tangan. Diantaranya, salah satu lokus proyek penguatan perencanaan dan pengelolaan hutan diluar kawasan hutan berada di Kabupaten Kutai Timur. Bertujuan meningkatkan efektivitas dan koordinasi serta kerja sama dalam rangka penguatan perencanaan dan pengelolaan hutan diluar kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi di Kaltim, khususnya Kutim. 

Kesepatakan bersama ini berlalku untuk jangka waktu lima tahun dari 2019-2024. Tampak hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur Aji Wijaya Effendi, Kabag Kerja Sama Biro Humas Setprov Kaltim Riduan Gani dan Kasubbag Kerja Sama Non Pemerintahan Wilma Kania Febrina, pejabat di lingkungan Kementerian LHK, perwakilan United Nations Development Programme (UNDP) dan perwakilan Kalimantan Forest Project. (her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation