Disbun Inventaris GUP Kutim dan Kukar

SAMARINDA-Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim melalui Bidang Perlindungan melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi dalam penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) bagi perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.
“Dalam kurun waktu terakhir terdapat puluhan gangguan usaha dan konflik perkebunan di wilayah Kaltim, termasuk Kukar sebanyak 20 kasus dan Kutim sebanyak 18 kasus yang hingga kini menunggu mediasi penyelesaian dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” kata Kepala Disbun Kaltim Hj Etnawati  didampingi Kepala Bidang Perlindungan Henny Herdianto.
Namun pada tahap awal perlu dilakukan pertemuan untuk memfasilitasi dan koordinasi para pihak terkait dengan melibatkan perusahaan perkebunan yang mengalami konflik, Badan Pertanahan Negara (BPN), Dinas Kehutanan, Biro Pemerintahan dan Disbun guna melakukan pengawasan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
Menurut dia, melalui pertemuan ini Disbun berupaya melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap gangguan usaha dan konflik perkebunan ini sehingga dapat meminimalisir dan mempermudah proses penyelesaiannya.
Selain itu, telah ditetapkan 100 hari kerja sejak kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wagub Mukmin Faisyal untuk menyusun rencana/program kerja di subsektor perkebunan berkaitan pembangunan pabrik CPO (crude palm oil/minyak mentah sawit).Tentunya, pembangunan pabrik CPO tidak terlepas dengan ketersediaan bahan baku berupa kelapa sawit yang diproduksi perusahaan perkebunan baik swasta maupun milik negara dan masyarakat.
Apabila, kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak mengalami gangguan maka produksi dan produktivitas komoditi kelapa sawit dapat dipacu bahkan ditingkatkan dan pembangunan pabrik CPO dapat diwujudkan.
“Gubernur  ingin program dan kegiatan Disbun  yang dapat direalisasikan pada 100 hari kerja ini dapat menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah daerah melalui SKPD terkait bekerja. Misalnya, dalam 100 hari kedepan dapat merealisasikan pembangunan pabrik CPO dan hasil turunannya,” ujar Etnawati. (yans/hmsprov)
 

Berita Terkait