Disbun Inventarisasi Plasma Nutfah dan BPT

SAMARINDA – Dalam upaya ketersediaan benih unggul bermutu, maka Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim melakukan inventarisasi plasma nutfah (sumber daya genetik) komoditi perkebunan sekaligus penetapan kawasan atau Blok Penghasil Tinggi (BPT).
“Plasma nutfah sebagai benih unggul bermutu sangat menentukan tingkat produktivitas dan mutu tanaman yang tinggi. Terutama ketersediaan komoditi yang mempunyai arti penting bagi ekonomi, sosial dan budaya Kaltim,” kata Kepala Disbun Kaltim Etnawati pada pertemuan Inventarisasi dan Blok Penghasil Tinggi di Samarinda, Rabu (26/6).
Menurut dia, Disbun mengembangkan lima komoditi unggulan, yakni Sawit, Karet, Kelapa Dalam dan Kakao serta Lada. Khusus tanaman Lada telah ditetapkan dua kawasan sebagai BPT di Kaltim yakni Desa Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Desa Sepaku Semoi Penajam Paser Utara.
“Kondisi alam Kaltim sangat cocok untuk tanaman Lada bahkan komoditi ini mampu menembus pasaran dunia dalam produk hilirnya. Sehingga, tanaman Lada sangat baik untuk dikembangkan masyarakat khusus dalam meningkatkan kesejahteraannya,” ungkap Etnawati.
Sementara itu  Kepala Bidang Produksi Sukardi menyebutkan luasan tanaman Lada pada 2012 di Kaltim mencapai 10.386 hektar dengan produksi 9.085 ton dengan melibatkan tenaga kerja mencapai 9.900 kepala keluarga yang tersebar di 13 kabupaten/kota.
“Khusus tanaman Lada di Kaltim telah dikembangkan benih Lada Biofox atau jenis tanaman yang memiliki keunggulan berbuah sepanjang tahun dan toleran terhadap penyakit busuk pangkal batang,” ujar Sukardi.
Pertemuan inventarisasi plasma nutfah dan BPT Lada menghadirkan nara sumber Otih Rostiana dan Diah Manohara dari Balai Penelitian Rempah dan Obat (Balitro) Bogor serta Syakhil selaku Koordinator Daerah Plasma Nutfah Kaltim.(yans/hmsprov)
 

Berita Terkait
Disbun Pertajam Renstra RPJMD
Disbun Pertajam Renstra RPJMD

21 November 2013 Jam 00:00:00
Perkebunan

Disbun Dapat Rp7,35 M dari Ditjenbun
Disbun Dapat Rp7,35 M dari Ditjenbun

25 Januari 2014 Jam 00:00:00
Perkebunan

Government Public Relation