Disbun Peroleh Rp9,8 Miliar dari APBN

Disbun Peroleh Rp9,8 Miliar dari APBN

SAMARINDA – Guna mendukung kegiatan sumbsektor perkebunan di Kaltim maka di tahun anggaran (TA) 2014 ini Dinas Perkebunan (Disbun)  memperoleh dukungan dana pusat bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp9,8 miliar.

         “Tahun 2014 ini kita kembali mendapat anggaran pembangunan perkebunan dari APBN sebesar Rp9,81 miliar. Namun terjadi penurunan karena adanya kebijakan dari pusat mengenai pengalokasian anggaran,” ungkap Kepala Disbun Kaltim Hj Etnawati Usman, Jumat (7/3).

Alokasi  dana APBN tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (DK) sebesar Rp2,97 miliar dan Tugas Pembantuan (TP-Provinsi) sebesar Rp4,65 miliar, sedangkan TP Kabupaten sebesar Rp 2,18 miliar.

Adapun dana APBN itu meliputi kagitan satuan kerja (Satker 05) Direktorat Jenderal Perekbunan sebesar Rp7,35 miliar, Satker 07 Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasarana Hasil Pertanian sebesar Rp1,16 miliar serta Satker 08 (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp1,28 miliar.

Ditambahkan, pada Januari lalu seluruh Satuan Kerja Perkebunan di tingkat kabupaten dan kota se-Kaltim bersama seluruh provinsi se-Indonesia telah menerima Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran  (TA) 2014.

Salah satu kegiatan yang mendominasi pada APBN untuk Satker-05 melalui kegiatan Revitalisasi Perkebunan untuk komoditi kelapa sawit, kakao dan karet yang merupakan bagian dari program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan.

Kegiatan pembangunan perkebunan dari APBN meliputi pengembangan penanganan pasca panen  komoditas perkebunan, penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan, dukungan perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya.

“Dengan adanya dukungan pusat melalui dana APBN ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan di daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kaltim pada tahun 2014 dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan,” harap Etnawati.(yans/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation