Dishut Terus Sosialisasikan Program Perhutanan Sosial

 

SAMARINDA - Dinas Kehutatan Provinsi Kaltim  terus menyosialisasikan program perhutanan sosial  yang  bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian. Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengatakan  pihaknya terus menyosialisasikan program perhutanan sosial ke beberapa daerah sebagai upaya pemberdayaan  masyarakat  di sekitar  hutan  berupa penguatan dan pemberian akses ke hutan dan pemanfaatannya  boleh dilakukan  untuk individu maupun kelompok masyarakat.

 

Selama ini, lanjut  Wahyu Widhi,   perhutanan sosial tidak pernah dilirik, karena yang lebih banyak dilirik hanya  ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kayu (IUPHHK), Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan hutan tanaman industri (HTI).  Program perhutanan sosial  akan lebih memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan. "Dalam program tersebut ada agro silvo pastural dimana Dishut akan bekerja sama dengan Dinas Peternakan, kemudian  bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan melalui  agro fisheri. Jadi bagaimana tambak-tambak bisa dikelola secara ramah lingkungan.  Oleh karena itu  kita akan  terus lakukan sosialisasikan ke kabupaten/kota untuk menggalakkan kembali program tersebut   ke bebrapa kabupaten/kota, " papar Wahyu Widhi Heranata, Minggu (26/11).

 

Wahyu Widhi mengatakan,  dengan  sosialisasi program  tersebut tentu diharapkan  masyarakat bisa diberdayakan dan  bekerjasama dengan pemegang HPH maupun HTI.  Karena hutan  merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat sekitar di sekitar hutan. "Program perhutanan sosial juga diharapkan dapat mengurangi konflik yang sering terjadi antara masyarakat lokal dengan pemerintah mengenai penggunaan hutan. Dalam program tersebut kita juga bekerjasama  dengan lintas sektor baik lingkup pemprov maupun kabupaten/kota untuk mendukung program tersebut," pungkas Wahyu Widhi. (mar/sul/ri/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation