DKP3A Proritaskan Pelayanan Percepatan Menuju Satu Data

SAMARINDA - Memasuki tahun 2020, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, terus berupaya menyukseskan berbagai program prioritasnya, baik pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, program menuju satu data, termasuk membantu percepatan pelayanan dokumen kependudukan di kabupaten dan kota.

Kepala DKP3A Kaltim Hj Halda Arsyad mengatakan, melalui berbagai program prioritas, pihaknya terus berusaha target kinerja dapat tercapai sesuai yang direncanakan. 

Seperti perekaman maupun pencetakan KTP-el pada tahun 2019 lalu sudah mencapai 100 persen lebih. Akte kelahiran mencapai 98 persen dan semua program akan terus dilanjutkan pada tahun ini,

“Untuk menunjang percepatan perekaman maupun pencetakan KTP-el, pada tanggal 27 Januari 2020 lalu, Pemprov melalui DKP3A Kaltim sudah memberikan bantuan peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el kepada kabupaten dan kota se Kaltim,” ujar Halda Arsyad.

Pemberian bantuan peralatan perekam maupun alat cetak KTP-el kepada kabupaten dan kota se Kaltim, merupakan bukti perhatian Pemprov Kaltim terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan masing-masing daerah. Harapannya para petugas bisa jemput bola dalam pelayanan administrasi kependudukan sampai ke pelosok desa.

“Kita harapkan para petugas didaerah, bisa melakukan jemput bola dalam pelayanan administrasi kependudukan sampai ke pelosok dan desa-desa, sehingga penduduk di Kaltim semuanya memiliki KTP-el, dan target menuju satu data bisa tercapai ,” tandasnya.

Penyelenggaraan satu data, jelasnya, dimulai dari tingkat pusat sampai kabupaten dan kota. Sehingga tercipta satu data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah di akses dan dibagi-pakaikan antara instansi pusat dan daerah.

Selain itu, percepatan pelayanan kependudukan, lanjut Halda Arsyad, yang tidak kalah penting adalah program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebab kedua bidang tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Kaltim, khususnya mewujudkan kaltim sebagai provinsi layak anak.

“Kita harapkan, tahun  2020 ini,  kabupaten dan kota di Kaltim sudah masuk sebagai kota atau kabupaten layak anak. Juga program perlindungan anak terhadap kekerasan, persamaan gender, dan program-program harus disinergikan dengan program-program DKP didaerah,” harap Halda Arsyad. (mar/her/yans/humasprov kaltim)

Berita Terkait