DKPPA Kaltim Gelar Simfoni PPA

 

SAMARINDA - Untuk penyediaan data dan informasi melalui sistem yang terintegrasi antar daerah dan nasional  dengan memanfaatkan teknologi informasi, Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKPPPA) Provinsi Kaltim telah  melaksanakan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).

 

Kepala DKPPPA Provinsi Kaltim Ir Hj Halda Arsyad mengatakan selama ini, data kekerasan dari kabupaten dan kota sulit diperoleh dan penyampaian data kadang terlambat. Oleh karena itu melalui aplikasi Simfoni PPA, semua data bisa cepat diakses. "Untuk menggunakan aplikasi tersebut, sebelumnya  kita telah melakukan bimbingan teknis (bimtek)  sebagai upaya untuk memeningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola data maupun petugas data di kabupaten dan kota, bila terjadi kekerasan baik kekerasan perempuan maupun anak," kata Halda Arsyad.

 

Menurut Halda Bimtek Simfoni PPA yang telah dilakukan tersebut tentu diharapkan para petugas dapat meningkatkan komitmennya dalam melakukan pengelolaan data kekerasan sesuai tata laksana dan mekanisme yang benar, kemudian mensosialisasikan hasil pengembangan sistem aplikasi sistem pencatatan dan pelaporan Simfoni PPA, baik  tingkat daerah maupun tingkat nasional. "Selain itu,  kita juga dapat mengevaluasi kinerja petugas (admin dan operator) pengelola data kekerasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta meningkatkan koordinasi pengelolaan data kekerasan antarjejaring di unit pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak," tandas Halda.

 

Dengan adanya aplikasi  Simfoni PPA, lanjut Halda para petugas pengelola data pada masing-masing dinas instansi di kabupaten/kota bisa lebih cepat dalam pengelolaan data khususnya data kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi data tunggal yang lebih objektif, representatif dan relevan. Untuk mengungkap data riil itu dibutuhkan metodologi khusus supaya secara nasional informasi yang ada siap disajikan kapan dan di mana saja. "Oleh karena itu, kita harapkan para petugas data bisa aktif melakukan  pencatatan dan pelaporan data kekerasan melalui Simfoni PPA," kata Halda. (mar/sul/humasprov) 

 

Berita Terkait
Government Public Relation