DPD dan DPR RI Asal Kaltim Dukung Otsus
SAMARINDA - Delapan Anggota DPR dan empat anggota DPD RI asal Kaltim siap mendukung perjuangan yang disampaikan rakyat Kaltim untuk menuntut otonomi khusus (otsus). Alasannya, sebagai daerah yang merupakan penghasil batu bara dan minyak bumi dan gas (migas), ternyata, Kaltim masih byar pet, bahkan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat Kaltim harus mengantre.
Hal inilah yang menjadi dasar anggota DPD dan DPR RI asal Kaltim bertekad melanjutkan perjuangan ini, sehingga apa yang dituntut masyarakat Kaltim melalui pemerintah provinsi dapat terwujud.
“Melihat kondisi tersebut, tentunya apa yang dirasakan masyarakat Kaltim sangat tidak adil. Keadilan inilah yang patut diperjuangkan bersama, sehingga masyarakat di daerah ini betul-betul merasakan hasil dari kekayaan alam yang selama ini diberikan kepada pusat,” kata Wakil Ketua MPR RI Mahyuddin ketika pertemuan bersama Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan Wagub Kaltim HM Mukmin Faisyal HP dan jajaran pejabat Pemprov Kaltim, Jumat (15/1).
Menurut dia, jika masyarakat Kaltim sudah merasakan keadilan, mulai dari fasilitas umum terpenuhi hingga akses pendidikan tersedia, serta akses menjalankan usaha tersedia, maka masyarakat tentu tidak banyak menuntut.
Dasar tuntutan itulah yang menjadi motivasi anggota DPD dan DPR RI asal Kaltim untuk berjuang bersama-sama menuntut keadilan pusat. “Rasa tidak adil itulah saya pikir wajar dilakukan masyarakat Kaltim, sehingga tuntutan itu dilakukan. Tuntutan ini, merupakan bagian semangat pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Terutama yang dilakukan gubernur dan bupati/walikota se-Kaltim,” jelasnya.
Karena itu, saat ini anggota DPD dan DPR RI asal Kaltim menunggu gerakan dari pemerintah daerah melalui tahapan-tahapan yang rasional, yaitu sesuai dengan naskah akademik yang profesional.
“Jadi, kita tidak perlulah mengancam-ancam. Kita ikuti tahapannya secara konstitusional. Mari kita buat kajian akademisnya dan lakukan dengan simpatik," tegasnya.
Menurut dia, apa yang dilakukan gubernur dan walikota/bupati sudah tepat. Mulai dari akan melakukan rapat dengan DPRD Kaltim, kemudian bertemu dengan Lemhanas hingga DPR RI adalah tindakan yang tepat.
“Kami tidak ingin ada masyarakat yang menuntut daerah ini merdeka. Karena kita semua merupakan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apabila ada, itu hanya sebatas semangat yang luar biasa, sehingga tidak perlu melakukan gerakan untuk merdeka,” jelasnya. (jay/sul/hmsprov)
//Foto: Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada pertemuan dengan Wakil Ketua MPR-RI Mahyudin beserta rombongan. (fajar/humasprov kaltim).
04 Mei 2020 Jam 20:57:52
Perencanaan Pembangunan
23 September 2016 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
05 Desember 2019 Jam 08:43:43
Perencanaan Pembangunan
07 Mei 2019 Jam 19:29:31
Perencanaan Pembangunan
19 Februari 2021 Jam 11:44:54
Perencanaan Pembangunan
27 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
30 April 2021 Jam 06:47:16
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
30 April 2021 Jam 06:46:34
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
09 April 2021 Jam 19:31:13
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
09 April 2021 Jam 19:29:16
Kunjungan Kerja
09 April 2021 Jam 08:44:08
Kesehatan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
29 Oktober 2018 Jam 19:38:33
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
15 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
04 September 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 Juni 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa