DPD RI Siap Dukung Otsus Kaltim

DPD RI  Siap Dukung Otsus Kaltim

 

SAMARINDA – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia  siap  mendukung  dan menyuarakan perjuangan masyarakat Kaltim menuntut otonomi khusus (otsus) ke pemerintah pusat.

“Kalau ini  untuk keadilan perimbangan keuangan dari pemerintah pusat  tentu kami sangat  mendukung dan siap memperjuangkan," kata Wakil Ketua  Komite III DPD RI Fahira Idris, usai melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Kaltim di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (6/2).

Ditambahkan,  berbicara kondisi infrastruktur di Kaltim memang belum memadai. Hal tersebut menunjukan fakta Kaltim dengan sumber daya alam melimpah, namun infrastrukturnya masih dalam kondisi sangat menyedihkan. Itu sebabnya, pembentukan otsus bisa diperjuangkan sejauh memang untuk kepentingan rakyat.

“Sah-sah saja sejauh rakyat memintanya. Tuntutan ini harus kami dukung dan siap memperjuangkan demi keadilan perimbangan keuangan dari pusat," kata Fahira.

Sementara itu H Muslihuddin anggota DPD RI asal pemilihan Kaltim,  sangat mendukung  aspirasi masyarakat Kaltim untuk mendapatkan otsus. Walaupun demikian Pemprov Kaltim harus melakukan kajian, serta  dapat memberikan penjelasan rasional sesuai  apa yang diinginkan masyarakat Kaltim.  

Dia menambahkan, harus ada kesungguhan dan keseriusan. Karena itu, unsur daerah ini harus kompak satu suara dan satu tujuan menuntut pembentukan otsus. Perjuangan otsus harus murni aspirasi masyarakat dan tetap dalam bingkai NKRI.

"Pemerintah daerah   harus   melakukan pengkajian  yang  mendalam melibatkan stakeholders terkait,   bahwa  Kaltim memang membutuhkan  kekhususan untuk pengelolaan pembangunan. Melalui kajian yang dilakukan diharapkan  pemerintah pusat  dapat  melihat,  apa yang diinginkan masyarakat Kaltim," kata Muslihuddin.

Menurut  Muslihuddin,  Kaltim sangat wajar  meminta Otsus. Karena Kaltim merupakan salah satu daerah   penyumbang devisa terbesar bagi negara. Namun sebaliknya, alokasi anggaran kembali ke daerah sangat kecil, sehingga jangkauan pembanguan Kaltim tidak maksimal dan tidak merata.

"Kontribusi Kaltim  sangat  besar terhadap negara, tetapi yang kembali sangat sedikit. Kami di pusat tentu sangat mendukung dan siap menyuarakan aspirasi otsus masyarakat Kaltim," tegas Muslihuddin.

Sementara itu,  Hamid Abdullah, anggota DPD RI asal pemilihan Kalimantan Selatan, sangat mendukung Kaltim mendapatkan otsus. Menurutnya, Kaltim sekarang ini masih dianaktirikan oleh pemerintah pusat, khususnya dalam perimbangan keuangan, dimana otsus daerah lain cukup besar. Karena itu permintaan 40 persen dana bagi hasil kepada pemeritnah pusat dinilai sangat relevan.

"Kami sangat mendukung aspirasi masyarakat Kaltim untuk mendapatkan otsus. Kami tunggu di pusat dan siap menyuarakannya agar kaltim mendapat keadilan dalam perimbangan keuangan dari pusat," kata Hamid. (mar/sul/es/hmsprov).

Berita Terkait