DPD-RI FGD Pengelolaan Keuangan Kaltim

Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Bere Ali bersama anggota Komite IV DPD-RI.(seno/humasprov kaltim)

 

SAMARINDA – Sebanyak tujuh Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) melakukan kunjungan kerja dan melakukan focus group discussion (FGD) terkait pengelolaan keuangan di Kaltim. Kegiatan itu kerjasama DPD-RI dengan Pemprov Kaltim bertema Opini Pengelolaan Keuangan Negara yang Objektif dan Berkualitas digelar di Ruang Tepian 1, Selasa (11/7).

 

Gubernur Kaltim diwakili Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Bere Ali mengemukakan pemprov bertekad dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efesien dan transparan. Bukti komitmen itu menurut dia, terbukti telah diraihnya penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut empat kali. “Keseriusan kami baik pemprov maupun kabupaten dan kota untuk mengelola keuangan secara objektif sesaui aturan,” kata Bere Ali.

 

Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik dan objektif oleh pemerintah daerah hingga 2016 lalu dari 11 daerah maka sembilan daerah menerima WTP dan dua opini WDP. Sementara itu Wakil Ketua Komite IV DPD-RI Ahmad Budiono mengatakan FGD guna memperoleh pandangan yang komprehensif terkait pengelolaan keuangan daerah. “FGD ini terkait penyusunan pertimbangan DPD-RI terhadap tindaklanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester II BPK pada 2016,” ujar Ahmad Budiono.

 

FGD diikuti anggota Komite IV DPD-RI diketuai Ahmad Hendry  dengan narasumber Inspektorat Provinsi Kaltim, BPK-RI Perwakilan Kaltim dan akademisi Universitas Mulawarman. Tampak hadir Wakil Walikota Samarinda H Nusyirwan Ismail dan Wakil Walikota Bontang Basri Rase serta Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara Marli, Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain serta perwakilan kabupaten dan kota se-Kaltim. (yans/sul/es/humasprov) 

Berita Terkait