DPD RI Siap Bantu Kaltim Tuntaskan Jalan Tol


 

BALIKPAPAN - Progres pembangunan jalan tol Balikpapan - Samarinda sepanjang 99,02 km secara khusus mendapat atensi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Usai menyaksikan kemajuan pembangunan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan itu, mereka pun menegaskan akan membantu memuluskan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN.

"Kami sangat mengapresiasi semangat Pemprov Kaltim untuk memperjuangkan terwujudnya jalan tol ini. Semoga kami bisa membantu untuk memuluskan anggaran dari pusat. Kami sangat bangga, karena baru Kaltim, satu-satunya provinsi di Indonesia yang memodali lebih dulu pembangunan jalan tol ini," puji Aji M Mirza Wardhana, Anggota DPD RI asal Kaltim yang memimpin kunjungan kerja 19 Anggota DPD RI ke Kaltim, Minggu 12/2).

Catatan penting yang disebutkan Mirza adalah semangat Gubernur Awang Faroek Ishak yang tak kenal lelah memperjuangkan jalan tol agar mendapat dukungan pemerintah pusat sejak 2010 lalu.

Bahkan untuk membuktikan keinginan besar Kaltim memiliki infrastruktur jalan yang strategis dan diyakini akan memberi andil besar dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Kaltim di masa depan, Pemprov Kaltim dengan dukungan legislator Karang Paci (DPRD Kaltim), telah mendahuluinya dengan menggelontorkan dana multiyears contract untuk pembangunan jalan tol tersebut.

"Presiden Jokowi telah menegaskan dukungannya agar jalan tol ini tuntas 2018. Kami siap mengawal dan mudah-mudahan alokasi untuk jalan tol Kaltim ini tidak terhambat agar operasional tol bisa direalisasikan sesuai jadual," tegas Mirza.

Kunjungan kemarin dilakukan di Seksi I dan Seksi V di Kilometer 13. Seksi ini didanai melalui APBD dan APBN plus loan China.  Sedangkan seksi II, III dan IV dibiayai investor.

Sementara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim Joko Setiono ketika mendampingi kunjungan Anggota DPD RI tersebut menjelaskan, pembangunan Seksi I saat ini telah banyak mengalami kemajuan, bahkan hingga 45 persen secara keseluruhan.

"Sedangkan Seksi V hanya pembebasan lahan saja yang masih menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim," kata Joko Setiono.

Lebih jauh dijelaskan, pembangunan jalan tol dimulai sejak tahun 2010. Diawali dengan dana APBD Provinsi Kaltim untuk kegiatan land clearing dan penyiapan badan jalan. Sedangkan untuk pembebasan jalan dari Seksi I hingga V telah mencapai 85 persen secara keseluruhan.

"Alhamdulillah pembangunan jalan tol telah mendapat dukungan pemerintah pusat sejak 2015. Kami akan bekerja keras memenuhi target yang diinginkan Presiden Jokowi agar tahun 2018 sudah tuntas. Kami sangat berharap dukungan Anggota DPD RI khususnya untuk Kilometer 13 - Pelabuhan Kariangau," harapnya.

Saat ini Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) telah menyatakan jalan tol Kaltim sudah layak dijual ke investor. Karena itu, untuk Seksi II, III dan IV telah ada investor yang mengerjakan yakni konsorsium PT. Jasa Marga, PT. Wijaya Karya, PT. Pembangunan Perumahan dan PT. Bangun Tjipta Sarana. 

"Kini pembangunannya terus berjalan," jelasnya.

Saat kunjungan kemarin hadir pula Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah 12 Kaltim-Kaltara Timbul Manahan Pasaribu dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Jalan Tol Seksi V Soeryadi.

Kunjungan anggota DPD RI juga dilanjutkan melihat perkembangan pembagunan Bandara Samarinda Baru (BSB) APT Pranoto.

Selain itu, 19 Anggota DPD RI juga melakukan pengawasan pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kunjungan dilakukan pada 12-14 Februari 2017.  (jay/sul/ri/humasprov)

Berita Terkait
Gubernur Buka Rembuk Rakyat II
Gubernur Buka Rembuk Rakyat II

04 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan

BERITA FOTO
BERITA FOTO

04 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan