DPU: Selama Tujuannya Baik Tidak Peduli Status Jalan

Jalan Nasional yang Ditangani Provinsi


SAMARINDA – Berdasarkan UU Nomor 34/2008 tentang Jalan,  secara jelas disebutkan status jalan disesuaikan terhadap fungsi jalan. Status jalan nasional, dari segi administrasi menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dilihat dari fungsinya sebagai jalan arteri.
Sementara untuk status jalan provinsi adalah jalan yang memang menjadi kewenangan provinsi baik dalam hal pengawasan, pembinaan maupun pembiayan yang masuk dalam fungsi jalan kolektor I dan II. Demikian halnya dengan jalan kabupaten/kota, merupakan kewenangan dari Pemkab/Pemkot yang masuk dalam fungsi jalan kolektor II.  
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim, Joko Setiono mengungkapkan yang menjadi permasalahan saat ini adalah ketika jalan nasional tidak mendapatkan alokasi anggaran khusus dari pusat akibat keterbatasan anggaran.
Kondisi tersebut menyebabkan Pemprov sebagai pelaksana pembangunan di daerah, mau tidak mau melakukan penanganan pemeliharaan jalan nasional menggunakan sumber dana APBD walaupun dari segi kewenangan ini tidak dibenarkan.
“Kami pernah mendapatkan temuan dari LHP BPK terkait masalah kewenangan di dalam hal pos penganggaran. Artinya kita melakukan pos anggaran yang bukan kewenangan kita. Tetapi prinsip dari Dinas PU Kaltim adalah bagaimana caranya semua ruas jalan tertangani, paling tidak ada penanganan pada saat tahun berjalan,” ungkap Joko, di ruang kerjanya, Rabu (19/6).
Joko menyebut pada 2013 sebenarnya masih ada ruas jalan nasional yang ditangani oleh APBD provinsi. Misalnya untuk jalan Trans Kalimantan Poros Tengah, dimana penanganan sebagian ruas jalan dibiayai oleh APBD Provinsi. Yang terpenting prinsip harus dijalankan, yaitu bagaimana caranya DPU Kaltim dapat memberikan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat.
“PU sebetulnya tidak mau pusing apakah itu statusnya jalan nasional ataupun provinsi, jika memang diperlukan penanganan dan selama tujuannya baik maka itu harus dilakukan,” katanya.
Untuk bidang Bina Marga, yaitu pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan jalan dan jembatan di Kaltim, pada 2013 Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp800 miliar dalam APBD. Sedangkan untuk penanganan jalan nasional, Pemprov mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp1,2 triliun yang berasal dari sumber dana APBN.
Diketahui, panjang jalan nasional di Kaltim adalah 2.118,17 kilometer yang membentang dari wilayah selatan hingga utara Kaltim. Dengan kondisi pada akhir Maret 2013, jalan mantap 1.231,353 kilometer (baik) dan 495,053 kilometer (sedang). Sedangkan kondisi tidak mantap 202,308 kilometer (rusak ringan) dan 189,453 (rusak berat).
Sementara untuk jalan provinsi yang berada di dalam kota/kabupaten panjangnya sekitar 1.762,06 kilometer (berdasarkan SK) dan 1.637,63 (berdasarkan IRMS/Integrated Road Management System). Hingga akhir 2012 jalan provinsi dengan kondisi baik sepanjang 902,45 kilometer, kondisi sedang (341,75 kilometer), rusak ringan (258,80 kilometer) dan rusak berat (134,63 kilometer).
“Dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan baik dari pusat maupun provinsi, kita berharap dapat meningkatan kondisi jalan menjadi kondisi mantap. Sehingga masyarakat merasakan efek dari pembangunan dalam upaya meningkatkan perekonomian dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (her/hmsprov)
 

Berita Terkait
Government Public Relation