Dukung Gerakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

UKCCU Apresiasi Upaya Pemprov Kaltim

SAMARINDA –The Asia Foundation bersama dengan United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU) melakukan kunjungan kerja ke Kaltim untuk melihat dan mengetahui kendala yang dihadapi daerah dalam upaya mendukung gerakan nasional penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia.
Rombongan tersebut terdiri dari Wakil Duta Besar Inggris Jennifer Anderson serta staf Kedubes Inggris Paul Chambers dan Mark George. Selanjutnya, Narender Kheparn dari UKCCU dan Blair Palmer dari The Asia Foundation, serta beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang lingkungan hidup.
Pada kesempatan itu, rombongan diterima Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim Riza Indra Riadi didampingi perwakilan Biro Ekonomi, Dinas PU, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, di ruang rapat Daya Taka Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (25/9).
Kepala BLH Kaltim Riza Indra Riadi mengungkapkan kondisi Kaltim saat ini memang ada kerusakan lingkungan dan itu pun terjadi karena warisan dari generasi pendahulu.
Meski demikian, Pemprov tidak tinggal diam. Sejumlah program pembangunan yang berwawasan lingkungan telah dilaksanakan dalam upaya menjaga daya dukung dan kelestarian lingkungan.
Program yang dimaksud diantaranya pencanangan Kaltim Green pada Januari 2010 dengan gerakan sau orang menanam lima pohon (one man five trees/Omfit), dimana sampai saat ini telah ditanam lebih dari 87 juta pohon di seluruh wilayah Kaltim. Program lainnya, yaitu moratorium perijinan pertambangan, perkebunan dan kehutanan yang dikeluarkan gubernur.
“Sebagai percontohan awal ada tiga kabupaten yang bupatinya memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan telah menandatangani MoU dengan UKP4, yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Berau. Jika pelaksanaannya berjalan baik,  maka akan kita perluas ke kabupaten/kota lain,” ungkap Riza.
Sejak 2012 Pemprov juga melakukan rehabilitasi Delta Mahakam yang luasnya sekitar 150 ribu hektare. Kegiatan rehabilitasi dilakukan bekerjasama dengan swasta, dimana setiap tahunnya ditanam sekitar satu juta bibit mangrove, untuk mengganti kerusakan hutan mangrove akibat tambak udang/ikan maupun aktivitas lainnya.
Selanjutnya, melakukan perlindungan dan pengelolaan karst di Kutai Timur dan Berau, karena karst diyakini dapat menyerap emisi tiga kali lebih banyak dibandingkan pohon. Selain itu, rehabilitasi sungai dan danau juga dilakukan guna menjaga kelestarian ekosistem dan menjaga sumber pendapatan masyarakat setempat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan nelayan.
“Satu masalah besar yang kita hadapi adalah terkait dengan pendanaan. Untuk itu, jika ada negara luar melalui LSM yang ingin membantu pendanaan kegiatan pelestarian maupun rehabilitasi lingkungan di Kaltim maka kita akan sambut baik hal itu,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Inggris Jennifer Anderson memberikan apresiasi atas upaya Pemprov dalam mendukung gerakan penurunan emisi GRK (gas rumah kaca) di Kaltim. Terlebih Pemprov harus menjalankan roda pembangunan dimana perekonomian Kaltim selama ini bergantung pada sektor migas dan pertambangan yang berpengaruh besar terhadap peningkatan emisi GRK.
“Komitmen dari Pemprov sangat luar biasa dalam menghadapi isu-isu lingkungan hidup ditengah harus menjalankan roda pembangunan dan perekonomian. Karena sangat sulit untuk menjalankan pembangunan yang bergantung pada migas dan batu bara bersamaan dengan harus melaksanakan program penurunan emisi GRK,” jelasnya.
Sedangkan Direktur The Asia Foundation Blair Palmer mengungkapkan dipilihnya Kaltim  sebagai daerah tujuan kunjungan, tidak lain karena Kaltim adalah salah satu provinsi yang masuk dalam program “Setapak” dari The Asia Foundation dengan dukungan dari UKCCU.   
“Setapak merupakan program yang fokus pada peningkatan tata kelola hutan dan lahan (TKHL) yang akan berjalan selama 40 bulan. Program tersebut akan memberikan dana hibah (grant funding) untuk mendanai penelitian yang bertujuan untuk menggali hubungan antara tata kelola yang lemah dan pemicu deforestasi dan degradasi lahan gambut di Indonesia,” jelas Blair. (her/hmsprov).

///FOTO : Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim Riza Indra Riadi bersama Wakil Duta Besar Inggris Jennifer Anderson.(heru/humasprov kaltim)


 

Berita Terkait
Government Public Relation