Dukung Program Nasional Penurunan Emisi Gas Karbon 26 Persen

Pembangunan Kaltim Berwawasan Lingkungan


SAMARINDA – Provinsi Kaltim bertekad melaksanakan pembangunan dengan berwawasan lingkungan dan  rendah emisi rumah kaca.

Upaya itu dilakukan dengan mengurangi kegiatan pembangunan melalui pembukaan lahan, di sektor  pertambangan, pertanian, kehutanan dan perkebunan serta permukiman,  khususnya pemukiman transmigrasi.


“Hal itu dilakukan, sebagai upaya Kaltim untuk mendukung program Nasional, dengan target menurunkan emisi gas karbon 26 persen hingga 2020,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim, Riza Indra Riyadi usai  Pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakorda) Pemantapan Pengelolaan Lingkungan Hidup Se Kaltim, di Samarinda Senin malam (18/2).

 

Melalui Rakorda ini juga bertujuan menginventarisasi masalah-masalah lingkungan di daerah, terutama  yang merupakan akibat kegiatan pembangunan yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan.

“Kita ketahui masih banyak masalah  lingkungan di Kaltim. Selain itu Rakorda ini untuk memasyarakatkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang menjadikan dasar pembangunan di kabupaten dan kota untuk sektor  pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan,” ujarnya.


Sesuai dengan komitmen Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2020 Indonesia bertekad menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dengan kemampuan sendiri.


“Dengan Rakorda ini diharapkan semua stakeholder dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di provinsi dan kabupaten/kota dapat melaksanakan dan menyukseskan rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ini,” ujarnya.


Dengan mengangkat tema “Pembangunan Kaltim Rendah Emisi Karbon Menuju Kaltim Hijau”,  diharapkan pembangunan di Kaltim yang masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, berupa pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan industri pengolahan dapat berkelanjutan tanpa meninggalkan harmonisasi dengan lingkungan hidup.


Riza juga menekankan, dalam Rakorda ini disosialisasikan menghentikan sementara terhadap penerbitan izin baru untuk kegiatan pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang dikenal dengan istilah moratorium.


“Perlu digarisbawahi adalah moratorium ini hanya berlaku bagi perusahaan yang baru mengurus izin usaha, sedangkan bagi perusahaan yang sudah dapat izin atau untuk perpanjangan izin tidak berlaku pada moratorium ini,” ujarnya.(yul/hmsprov).
 

Berita Terkait
Government Public Relation